EDISIINDONESIA.id- Aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah berlangsung lama, menimbulkan pertanyaan mengapa sejumlah menteri Kabinet Prabowo Subianto baru-baru ini menunjukkan reaksi terkejut.

Seorang pegiat media sosial menyoroti respon terlambat ini, mempertanyakan mengapa Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri ESDM baru akan meninjau dan mengevaluasi aktivitas pertambangan tersebut.

Unggahan di media sosial tersebut mempertanyakan bagaimana izin pertambangan bisa diterbitkan, proses mobilisasi alat berat dilakukan, dan penambangan berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.

Keheranan ini semakin diperkuat dengan keterlibatan pihak-pihak lain seperti utusan khusus, Wakil Menteri Pariwisata, dan Wakil Menteri Luar Negeri, serta DPR, yang ikut memberikan komentar.

Pegiat media sosial tersebut menyindir bahwa reaksi para menteri seolah-olah baru menyadari adanya aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, padahal aktivitas tersebut telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.

Ironisnya, Raja Ampat telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada Mei 2023, sebuah kawasan dengan nilai geologis dan ekologis luar biasa di tingkat dunia. Keberadaan tambang nikel ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan dan kelestarian kawasan tersebut.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius tentang pengawasan dan tata kelola pertambangan di Indonesia.(edisi/rmol)