KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menjadi sorotan publik.

Dua nama mencuat sebagai kandidat utama, Alfian Taufan Putra Ketua KONI petahana dan Andi Ady Aksar Armansyah (AAA) yang merupakan sosok baru namun tidak asing dalam lingkaran kekuasaan.

Pemerhati Olaharaga Sultra, Rendi Hidayat menilai, munculnya dua nama ini justru memunculkan pesimisme di kalangan pegiat olahraga Sultra. Bukan hanya karena keduanya minim prestasi dan pengalaman, tapi juga karena kedekatan mereka dengan kekuasaan politik yang kuat.

“Alfian merupakan putra dari mantan Gubernur Sultra, Ali Mazi, dan selama menjabat sebagai Ketua KONI, tidak banyak prestasi yang bisa dibanggakan, pengelolaan keuangan KONI juga menjadi sorotan. Sementara pembinaan atlet di berbagai cabang olahraga berjalan di tempat. Kini, posisinya hendak digantikan oleh AAA, keponakan dari Gubernur saat ini, Andi Sumangerukka (ASR),” ungkap Rendi, Senin (2/6/2025).

Di tengah proses ini, kata dia, beredar selentingan bahwa ASR akan memberikan dukungan penuh bagi AAA untuk menjadi Ketua KONI Sultra. Jika ini benar, maka kekhawatiran masyarakat olahraga bahwa KONI kembali akan dikuasai oleh figur yang tidak berangkat dari kapasitas dan rekam jejak menjadi sangat beralasan.

Sebagian besar pegiat olahraga di Sultra memprediksi bahwa jika AAA terpilih, KONI tidak akan jauh berbeda dari periode sebelumnya. Bahkan, menurut Rendi, ada kekhawatiran serius bahwa KONI hanya akan menjadi sarana pemborosan anggaran, memanfaatkan anggaran besar yang seharusnya untuk pembinaan atlet, bukan untuk kepentingan elite politik.

“Apalagi, AAA saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang Pencak Silat Sultra, tapi prestasinya nyaris tidak terdengar. Jika mengurus satu cabang saja tidak mampu menghasilkan prestasi, bagaimana mungkin ia dipercaya memimpin organisasi besar seperti KONI yang membawahi puluhan cabor?” ujarnya.

Jika AAA memimpin, juga akan berdampak pada kritik tajam yang mengarah pada indikasi semakin kuatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) jika AAA memimpin. Sebab, kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu kelompok atau keluarga besar politik hanya akan memperlemah akuntabilitas dan memperkuat budaya patronase.

Belum lagi, sambung Rendi, struktur pengurus KONI, atlet, hingga ketua cabang olahraga (cabor) saat ini banyak dipegang oleh kepala dinas, yang justru berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan praktik manipulasi anggaran.

Di tengah situasi ini, penting ditekankan bahwa syarat menjadi Ketua KONI harus diperketat, termasuk harus bebas dari narkoba. Tidak hanya ketua KONI, seluruh pengurus, atlet, hingga pejabat yang terlibat di KONI dan pengelolaan olahraga harus melalui proses tes narkoba secara berkala.

“Hal ini juga sebaiknya berlaku untuk seluruh kepala dinas, mengingat indikasi serius soal penyalahgunaan obat-obatan terlarang di lingkungan birokrasi. Kita tentu tidak bisa melupakan kasus hilangnya obat bius hingga tiga kali di RS Bahteramas, yang menimbulkan kecurigaan bahwa ada pejabat yang mungkin terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyalahgunaan tersebut,” beber Rendi.

Ia menegaskan, masyarakat olahraga dan publik Sultra tidak boleh tinggal diam. KONI adalah lembaga penting yang berperan besar dalam membina generasi muda dan menjaga kehormatan daerah lewat prestasi atletik. Sudah saatnya KONI dipimpin oleh orang yang profesional, tersertifikasi di bidang olahraga, memiliki integritas, pengalaman membina atlet, serta bersih dari pengaruh politik praktis.

“Menyerahkan KONI kepada figur yang hanya mengandalkan nama keluarga atau dukungan kekuasaan adalah langkah mundur yang hanya akan memperparah stagnasi olahraga di daerah ini. Sultra butuh pemimpin olahraga, bukan aktor politik berkedok pembina olahraga,” pungkasnya. (*)