EDISIINDONESIA.id- Organisasi Satya Bumi, bersama LSM Sagori dari Pulau Kabaena, Fern, dan Rainforest Norway (RFN), baru-baru ini menyuarakan dampak krisis nikel di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, dalam OECD Forum on Responsible Mineral Supply Chains di Paris.

Forum yang berlangsung pada 5-7 Mei 2025 ini menjadi panggung bagi Satya Bumi untuk mengungkap penderitaan masyarakat lokal akibat eksploitasi tambang nikel yang masif.

Pulau Kabaena, dengan luas hanya 891 km², menanggung beban 15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total konsesi mencapai 655 km². Deforestasi besar-besaran sejak 2001 hingga 2022 telah menghilangkan 3.374 hektar tutupan hutan, termasuk 24 hektar hutan lindung. Dampaknya meluas hingga pencemaran lingkungan yang serius.

Hasil riset menunjukkan tingginya kadar logam berat seperti nikel, kadmium, arsen, merkuri, dan timbal di perairan dan biota laut Kabaena, mengancam kesehatan masyarakat.

Uji laboratorium menunjukkan kadar nikel dalam urin warga jauh melebihi ambang batas aman, dikaitkan dengan peningkatan kasus kanker, gangguan pernapasan, dan kebutaan.

Dalam sesi “EU Electric Vehicle Targets: Assessing Human Rights Implications, Deforestation Risks and Industry Readiness,” Satya Bumi mempertanyakan transparansi rantai pasok nikel Indonesia dan mendesak akuntabilitas perusahaan yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi ini.

Hayaa, perwakilan Satya Bumi, menekankan lemahnya perlindungan hukum di Indonesia dan menyerukan reformasi sistem hukum, mekanisme pemulihan lingkungan yang kuat, serta penghentian eksploitasi nikel yang mengorbankan masyarakat dan lingkungan.

Tiga poin utama yang disampaikan Satya Bumi adalah: reformasi sistem perlindungan hukum di Indonesia, mekanisme pemulihan lingkungan yang kuat khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan penghentian eksploitasi nikel yang tidak berkelanjutan.

Pernyataan Satya Bumi di forum internasional ini menjadi sorotan penting, mendesak perhatian global terhadap dampak sosial dan lingkungan pertambangan nikel di Indonesia, khususnya di pulau-pulau kecil seperti Kabaena.

Perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok nikel untuk memastikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.(**)