EDISIINDONESIA.id- Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, melontarkan kritik tajam terhadap pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dan enam perwira tinggi lainnya. Dino menilai pembatalan tersebut penuh kejanggalan dan berdampak buruk, tidak hanya pada internal TNI, tetapi juga pada kepercayaan publik.

Ia menyorot kontras antara pengumuman mutasi yang tegas dengan pembatalannya hanya dua hari kemudian, mengindikasikan adanya komunikasi yang saling bertolak belakang.

Dalam cuitannya di X (sebelumnya Twitter), Dino menyiratkan sinyal kuat dari Istana bahwa Presiden Prabowo Subianto, sebagai Panglima Tertinggi TNI, memiliki kendali penuh atas keputusan ini, bukan pihak lain. Hal ini memicu berbagai spekulasi dan kekhawatiran di masyarakat, termasuk dugaan perpecahan di internal pemerintahan terkait instansi keamanan negara.

Beberapa warganet bahkan mengaitkannya dengan isu pergantian Wakil Presiden dan menyamakannya dengan situasi tahun 1998, mengingatkan pentingnya menghindari perpecahan di tubuh TNI.

Berbagai pertanyaan dan saran pun bermunculan di media sosial. Ada yang mempertanyakan apakah keputusan mutasi dilakukan tanpa konsultasi dengan Presiden, sementara yang lain menyarankan agar Presiden Prabowo segera mengganti Panglima TNI dan Kapolri.

Pembatalan mutasi tersebut diumumkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dua hari setelah pengumuman awal pada 29 April 2025. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi, menjelaskan pembatalan tersebut dikarenakan beberapa perwira tinggi masih memiliki tugas penting yang belum dapat digeser. Ia menegaskan pembatalan tidak terkait dengan hal-hal lain.(edisi/fajar)