EDISIINDONESIA.id- Marhaenisme lebih dari sekadar ideologi, merupakan semangat perjuangan Soekarno untuk membela rakyat kecil.

Ideologi ini lahir dari keprihatinan atas ketimpangan sosial ekonomi yang dialami petani, buruh, nelayan, dan kaum marhaen lainnya, yang meski bekerja keras, tetap hidup dalam keterbatasan akibat sistem yang tidak adil.

Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya, menegaskan relevansi Marhaenisme dalam konteks perjuangan keadilan sosial di Indonesia saat ini. Menurutnya, Marhaenisme menjadi alternatif atas tantangan globalisasi dan modernisasi.

Soekarno merancang Marhaenisme untuk membangkitkan kesadaran rakyat kecil agar terbebas dari eksploitasi, baik oleh kapitalisme global maupun elit dalam negeri.

Lahirnya Marhaenisme dari Pertemuan Bersejarah

Marhaenisme berawal dari pertemuan Soekarno dengan seorang petani bernama Marhaen di Bandung pada awal 1920-an. Meskipun memiliki tanah dan alat pertanian, Marhaen tetap hidup miskin.

Soekarno menyimpulkan bahwa kemiskinan bukan semata karena kurangnya kerja keras, melainkan karena struktur ekonomi yang timpang. Marhaenisme pun lahir sebagai perlawanan terhadap ketimpangan ini dan melawan bentuk penjajahan gaya baru (neo-kolonialisme).

Prinsip-Prinsip Marhaenisme Menuju Keadilan Sosial

Marhaenisme menawarkan solusi konkret untuk menciptakan keadilan sosial, antara lain:

• Kesetaraan sosial dan ekonomi: Mengajarkan agar kekayaan dinikmati seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang.
• Anti-kapitalisme dan anti-imperialisme: Menolak eksploitasi oleh kapitalis asing dan elit lokal.
• Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme): Kombinasi ini dianggap mampu menciptakan sistem yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.
• Demokrasi kerakyatan: Kekuasaan berada di tangan rakyat, bukan hanya elit politik dan ekonomi.

Rasmin Jaya menjelaskan bahwa Marhaenisme bukan hanya menolak kapitalisme, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang lebih adil.

Upaya Soekarno Menerapkan Marhaenisme

Soekarno berupaya menerapkan Marhaenisme melalui berbagai kebijakan, seperti reforma agraria, nasionalisasi perusahaan asing, dan program sosial serta pendidikan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan besar dari tekanan dalam dan luar negeri.

Relevansi Marhaenisme di Era Modern

Meskipun tidak sepenuhnya berhasil diterapkan pada zamannya, Marhaenisme tetap menjadi inspirasi bagi gerakan sosial dan politik. Ketimpangan ekonomi yang masih terjadi menunjukkan relevansi ideologi ini.

Rasmin Jaya menekankan pentingnya melanjutkan perjuangan kemandirian ekonomi dan keadilan sosial, mengacu pada Trisakti Soekarno (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan).

Namun, kondisi saat ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita Soekarno. Munculnya berbagai ideologi asing mengancam stabilitas dan konduktivitas bangsa, berpotensi menimbulkan disintegrasi, radikalisme, dan pengaruh pragmatisme.

GMNI, sebagai organisasi penerus cita-cita Soekarno, dituntut untuk berpikir visioner dan progresif, mengkaji persoalan sosial, ekonomi, dan politik, serta melawan neo-kolonialisme, neo-liberalisme, dan kapitalisme yang mengeksploitasi kekayaan Indonesia. GMNI berkomitmen untuk membela rakyat kecil yang tertindas oleh sistem.(**)