KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Haluoleo (UHO) Kendari menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu (19/2/2025) siang.

Demonstrasi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas berkumpul di depan Kantor DPRD Sultra, menyampaikan aspirasi mereka dengan membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan terkait kebijakan pemangkasan anggaran.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan aksi, Ahmad Wisnu Ali, menyatakan kekhawatiran mereka terhadap masa depan pendidikan dan layanan kesehatan di Indonesia.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan lima tuntutan utama kepada anggota DPRD Sultra. Salah satu poin yang mereka soroti adalah penolakan terhadap efisiensi anggaran yang menyasar pendidikan dan kesehatan.

“Kami menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan karena mengancam investasi masa depan bangsa,” ungkap Ahmad Wisnu Ali dalam orasinya.

Menurut mereka, pemangkasan anggaran di kedua sektor ini akan berdampak pada peningkatan biaya pendidikan bagi mahasiswa, berkurangnya fasilitas belajar di kampus, serta berkurangnya akses layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.

Mahasiswa juga meminta DPRD Sultra untuk menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat agar kebijakan ini dapat dikaji ulang.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Polresta Kendari bersama BKO Polda Sultra mengerahkan ratusan personel untuk mengawal jalannya demonstrasi agar tetap berlangsung kondusif.

“Total personel keseluruhan 100. Polresta Kendari 60 personel dan BKO Polda Sultra 40 personel,” ucap AKP Picha Armedi kepada media ini.

Hingga berita ini diterbitkan, mahasiswa tetap bertahan di depan Kantor DPRD Sultra sambil menunggu respons dari para anggota dewan. Mereka berharap ada dialog terbuka yang bisa menghasilkan solusi terbaik bagi kepentingan pendidikan dan kesehatan di Indonesia. (**)