Koalisi Gemuk Kepala Daerah Terpilih Berpotensi Tinggalkan Rakyat

EDISIINDONESIA.id- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah usai, dan sebagian besar pemenang di tingkat provinsi diusung oleh koalisi partai politik yang luas, atau yang biasa disebut koalisi gemuk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan ambiguitas dalam keberpihakan kepala daerah terpilih, karena mereka memiliki banyak pendukung dengan kepentingan yang mungkin berbeda.

Deputi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aji Pangestu, menyatakan bahwa ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, partai politik pendukung pemenang dapat bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan dukungan rakyat. Namun, ada juga kemungkinan bahwa mereka akan berpihak kepada pemodal yang membantu proses pencalonan.

Aji juga menyoroti potensi pembelotan politik oleh partai politik pendukung, yang dapat mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri dalam proses pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Mereka mungkin akan menata kebijakan untuk kepentingan elektoral partai politik masing-masing, bukan untuk kepentingan rakyat.

Meskipun demikian, Aji menekankan pentingnya bagi partai politik untuk tetap berpihak kepada masyarakat dalam menjalankan peranannya mengawal pembentukan kebijakan pemerintahan daerah.

Idealnya, partai politik harus mampu merealisasikan visi, misi, dan tujuan dari pasangan calon yang mereka dukung selama lima tahun masa jabatan. Mereka tidak boleh hanya menjadi “kompresor” yang hanya memainkan peran menjelang kontestasi pilkada.

Aji juga menyerukan perlunya partai politik untuk berbenah dan memperbaiki struktur serta fungsi kelembagaan internal mereka. Hal ini penting untuk mempersiapkan kandidat pemimpin yang lebih baik di masa depan dan untuk memperkuat kader yang lebih berpihak kepada hajat rakyat.

Keberpihakan kepala daerah terpilih yang diusung oleh koalisi gemuk menjadi perhatian serius. Partai politik perlu menunjukkan komitmen mereka untuk bekerja sama dengan kepala daerah terpilih dan menjalankan peran mereka dalam mengawal pembentukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya akan bergantung pada kemampuannya untuk mengelola koalisi yang kompleks dan memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas utama.(edisi/rmol)

Comment