Oleh: Fransiscus Go

A. Kondisi Indonesia Saat Ini

Harapan yang diletakkan para pemimpin bangsa dengan gagasan Indonesia Emas 2045 membawa banyak perubahan di segala lini kehidupan bangsa. Bonus demografi pada 2020-2035 menghadirkan peluang besar bagi Indonesia untuk melakukan lompatan menuju status negara maju.

Di tengah gairah dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045, ada banyak masalah yang menyertai saat ini. Kita sedang dihadapkan pada masalah meningkatnya pengangguran, demo kenaikan UMR, daya beli masyarakat merosot, merebaknya judi online, dan pinjaman online. Dua masalah terakhir merupakan akibat dari meningkatnya pengangguran sehingga masyarakat ingin menjadi kaya secara instan.

Fenomena judi online dan pinjaman online kian meresahkan, merusak stabilitas ekonomi rumah tangga dan masyarakat. Masyarakat kecil yang terdesak kebutuhan dan kesulitan mengambil jalan pintas dengan mengambil pinjaman online.

Tidak sedikit pemberitaan masyarakat yang memilih bunuh diri karena tidak sanggup membayar dan menanggung malu akibat pinjaman online. Judi online juga jadi wabah mengerikan bagi banyak laki-laki yang tergiur dengan kemenangan sesaat. Mereka sulit lepas dari jeratan judi online ketika sudah terjerumus. Akal sehat hilang, harta benda terkuras, dan dampaknya menghancurkan banyak keluarga.

Pinjaman online dan judi online mengakibatkan masyarakat banyak kehilangan pekerjaan. Mereka tidak lagi dapat berpikir jernih dan bekerja sebagaimana mestinya karena sibuk gali lubang-tutup lubang. Kondisi perekonomian yang tidak stabil inilah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun drastis. Para pelaku UMKM pun mengeluhkan hasil penjualan yang menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Menurunnya daya beli masyarakat juga disebabkan oleh gaji UMR yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, para pekerja dan buruh menuntut kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen. Tuntutan tersebut berdasar survei yang menunjukkan 64 komponen hidup layak akan naik rata-rata 12 persen. Pada sisi lain, kenaikan upah minimum yang terlalu drastis menimbulkan keberatan bagi kalangan pengusaha yang berusaha mempertahankan usahanya.

Menurut BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 mencapai 4,91 persen dan hanya turun 0,41 persen dibandingkan Agustus 2023. Sebanyak 7,47 juta rakyat menganggur, jumlah ini meningkat dibanding Februari 2024 sebanyak 7,20 juta pengangguran.

Tingginya pengangguran ini disebabkan oleh para pencari kerja tidak memiliki keterampilan memadai dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kerap terjadi. Selain itu, lapangan kerja yang tersedia masih kurang sehingga belum bisa menyerap pengangguran yang ada.

Dengan populasi mencapai 280 juta, Indonesia memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat inovasi teknologi informasi, termasuk pengembangan kecerdasan buatan (AI). Berdasar survei dari Statista Consumer Insights (2023), Indonesia menempati peringkat ke-4 negara paling antusias dengan AI, termasuk ChatGPT dalam kehidupan sehari-hari.

Studi Kearney (2020), memproyeksikan pemanfaatan AI akan menyumbang peningkatan PDB Asia Tenggara sebesar 1 triliun dolar AS pada tahun 2030. Di Indonesia sendiri, AI berpotensi menyumbang 12 persen dalam peningkatan PDB nasional atau sekitar 366 miliar dolar AS pada tahun 2030. Potensi AI perlu diupayakan secara matang dengan mempersiapkan SDM yang mumpuni. Dengan demikian, generasi muda Indonesia tidak hanya menjadi obyek, tapi juga subyek yang turut mengembangkan teknologi AI di negeri sendiri.

B. Kondisi Sumber Daya Manusia Indonesia

Berdasar BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada November 2024 meningkat 0,63 poin dari tahun sebelumnya yaitu 75,02. Angka IPM ini masih tertinggal dari negara maju yang nilainya di atas 80. Hasil riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2024 menempatkan tingkat daya saing keahlian sumber daya manusia (SDM) Indonesia naik ke peringkat 46 dunia pada 2024 dari peringkat 47 pada tahun lalu.

Perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan membuat banyak pengangguran. Ribuan tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 63.947 tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari sampai dengan Oktober 2024. Jumlah PHK dari Provinsi DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja atau sekitar 22,68 persen

Perusahaan mengalami kebangkrutan karena harus menaikkan produktivitas lebih dari 7% untuk menyerap kenaikan-kenaikan biaya operasional. Contohnya, kenaikan gaji, bahan baku, pelemahan rupiah, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia mengalami deflasi berturut-turut sejak Pandemi Covid-19. Bahkan, selama lima bulan beruntun terjadi deflasi sejak Mei 2024.

Deflasi terjadi karena uang banyak tersimpan di bank dan berkurangnya peredaran uang di masyarakat. Permintaan terhadap barang dan jasa menurun karena melemahnya daya beli masyarakat. Deflasi selama 5 bulan sudah menyerupai krisis. Salah satu pemicu deflasi adalah menurunnya pendapatan masyarakat dari kelas menengah dan kelas bawah.

Demi mengatasi banyaknya jumlah pengangguran, pemerintah dan swasta bisa berkolaborasi untuk membuka lapangan pekerjaan padat karya. Selain itu, pemerintah bisa menyosialisasikan pengembangan keterampilan kerja untuk masyarakat melalui balai latihan kerja (BLK). Tenaga kerja terampil perlu diperbanyak untuk menyerap angka pengangguran. Contoh, BLK bisa melatih tenaga kerja menjadi teknisi, tukang las, penjahit, termasuk kejuruan TIK (teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya, desain grafis, digital marketing, dan konten kreator.

Kolaborasi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dan BP2MI dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di pasar global. Tenaga kerja Indonesia yang terampil sudah terbukti bisa bersaing di kancah global. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat sejumlah kebijakan yang semakin memudahkan penyerapan tenaga kerja Indonesia di luar negeri berikut jaminan keamanan mereka.

BP2MI sendiri saat ini sudah melakukan kerja sama dengan sejumlah sekolah tinggi sampai dengan universitas untuk mengirimkan lulusan mahasiswa vokasi ke luar negeri. Dengan pembekalan yang memadai, sudah terbukti tenaga kerja di Indonesia diminati di luar negeri. Selain menyiapkan keterampilan kerja, penguasaan bahasa asing juga menjadi salah satu syarat utama yang harus dimiliki oleh setiap calon tenaga kerja.

Pada saat ini tenaga kerja terampil yang banyak dikirim ke luar negeri adalah pekerja konstruksi dan pabrik, perawat dan pekerja kesehatan, pekerja di sektor perhotelan dan pariwisata, pekerja di sektor minyak dan gas, pekerja di sektor keuangan dan perbankan, pekerja kreatif, tenaga kuliner, dan pekerja di bidang teknologi. Pekerja migran menyumbang devisa rata-rata sebesar 227 triliun rupiah per tahun. Jumlah ini merupakan penyumbang devisa terbesar setelah migas.

Dalam hal perolehan devisa, Indonesia bisa memaksimalkan lagi potensi penerimaan devisa dari pekerja migran. Dalam hal perolehan devisa, Indonesia masih tertinggal dari Filipina. Filipina memperoleh devisa negara yang menyumbang sebesar 20% untuk pendapatan negaranya. Jika Indonesia bisa memaksimalkan perolehan devisa negara dari pekerja migran tentu hal ini akan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi bonus demografi dan menyerap angka pengangguran.

C. Ragam Tantangan Dunia Kerja di Indonesia

Tantangan pertama yang belum terselesaikan adalah kualitas pendidikan yang belum merata di semua daerah. Kualitas pendidikan ini tidak dapat dilepaskan dari fasilitas pendidikan yang berbeda di setiap wilayah, tenaga pengajar profesional yang belum merata, dan kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kualitas pendidikan ini menjadi masalah krusial, terlebih lagi dengan pengembangan karakter manusia yang diharapkan tangguh dan adaptif.

Pemerintah juga perlu menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kreativitas. Indonesia memerlukan SDM yang adaptif, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Dengan demikian, pemerintah tidak akan terbebani dengan banyaknya pengangguran dalam negeri sebab sebagian dari mereka sudah bisa bersaing secara global.

Demi meningkatkan kualitas SDM, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyosialisasikan sekolah kejuruan serta memperbaiki kualitas pendidikan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan saat ini juga perlu dilengkapi dengan keterampilan yang sesuai dengan dunia digital.

Saat ini, jumlah SMK dengan spesialisasi di bidang digital masih minim, padahal keterampilan ini sangat relevan dengan permintaan pasar kerja modern. SMK yang memiliki kejuruan digital marketing akan memiliki lulusan yang bekerja di bidang TIK (teknologi informasi dan komunikasi).

Lulusan SMK yang belajar digital marketing bisa bekerja menjadi spesialis pemasaran digital, manajer media sosial, spesialis SEO, koordinator pemasaran online, dan ahli analisis data pemasaran. Pemerintah perlu memastikan kurikulum SMK selaras dengan kebutuhan industri digital melalui kolaborasi dengan sektor swasta.

Selain pendidikan, salah satu cara meningkatkan kualitas SDM adalah memperbaiki gizi dan kesehatan. Masalah mendasar seperti gizi buruk perlu diantisipasi oleh pemerintah dan stakeholder. Pemerintah perlu menggiatkan kembali fungsi Puskesmas dan Posyandu sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Bahkan, Posyandu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Petugas Posyandu bisa memantau perkembangan kesehatan ibu dan anak dari waktu ke waktu. Salah satu tugas Posyandu adalah berperan penting dalam pencegahan gizi buruk dan menjaga kesehatan ibu hamil serta menyusui.

Di tengah permasalahan ekonomi yang tidak stabil, tentu golongan pekerja menuntut kenaikan upah. Namun, tuntutan kenaikan upah tidak bisa diselesaikan dengan sederhana. Meningkatnya upah pekerja tentu akan berimbas pada biaya operasional perusahaan.

Jika perusahaan tidak bisa mengelola operasional dengan baik, akibat terburuk tentu saja kembali terjadi PHK dan meningkatnya jumlah pengangguran. Di sisi lain, serapan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal karena kurangnya keterampilan yang relevan sesuai dengan kebutuhan industri.

Produktivitas Indonesia belum seperti negara industri seperti Jepang dan Korea. Dalam mempertahankan usahanya, setiap pengusaha dituntut untuk terus mengembangkan inovasi dan menguasai teknologi. Akses luas terhadap internet dan perangkat digital dapat membantu setiap orang untuk mengatasi penguasaan teknologi.

D. Situasi Riil SDM Indonesia

Prosuktivitas tenaga kerja merujuk pada efektivitas pemanfaatan tenaga kerja dalam proses produksi barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah sikap kerja, tingkat keterampilan, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi, manajemen produktivitas, dan efisiensi tenaga kerja. Dibandingkan negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat kelima terkait produktivitas.

Produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di peringkat kelima dibandingkan negara ASEAN SEBESAR 26.328 dolar pada tahun 2023. Produktivitas Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia sebesar 59.978 dolar, Brunei Darussalam sebesar 120.112 dolar, dan Singapura sebesar 172.182 dolar.

Berdasar data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), jumlah mahasiswa baru Indonesia pada tahun 2023 lebih dari 2 juta. Jumlah ini naik 4,02% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah mahasiswa paling banyak berasal dari jenjang sarjana (S-1) sebesar 7,83 juta orang; sebanyak 607.228 mahasiswa menempuh jenjang pendidikan D-3; sebanyak 351.892 mahasiswa menempuh jenjang magister (S-2); dan sebanyak 273.894 mahasiswa menempuh jenjang pendidikan D-4.

Pada tahun 2024, pendaftar PTN akademik sebanyak 1.961.878 orang dengan daya tampung 219.709, kemudian mahasiswa yang diterima sebanyak 190.444. Adapun jumlah pendaftar PTN vokasi sebanyak 257.256, daya tampung total sebanyak 36.307, dan mahasiswa yang diterima sebanyak 28.415.

Penempatan pekerja migran Indonesia pada Agustus 2024 sebanyak 23.197 orang. Di wilayah Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang penempatan jumlah pekerja migran sebanyak 20.081 atau 86,55 persen dari seluruh penempatan.

Pekerja migran tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART), caregiver, pekerja, pekerja pabrik, pekerja domestik, dan pekerjaan lainnya.

Total lima jabatan tersebut mencapai 47.365 (75,97 persen) dari seluruh lowongan pekerjaan yang tersedia pada SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) sebanyak 62.342.

Provinsi terbanyak penyumbang pekerja migran adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Sedangkan lima kabupaten yang mengirim tenaga kerja pada Agustus 2024 adalah Indramayu, Cilacap, Ponorogo, Cirebon, dan Malang.

Jumlah angkatan kerja berdasar Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang, naik 4,4 juta orang dibanding Agustus 2024. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 144,64 juta orang naik sebanyak 4,79 juta orang dari Agustus 2023.

Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,31 juta orang. Pada Agustus 2024 sebanyak 60,81 juta orang (42,05 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 1,16 persen poin dibanding Agustus 2023.

Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,32 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu turun sebesar 0,46 persen poin dibanding Agustus 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 sebesar 4,91 persen, turun sebesar 0,41 persen poin dibanding pada Agustus 2023.

Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran jumlahnya 7,47 juta orang, atau menurun sekitar 0,39 juta orang dibandingkan Agustus 2023. Jumlah pengangguran sebanyak 7,47 juta orang itu setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91 persen.

Penurunan jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta terjadi di perkotaan maupun pedesaan.

E. Langkah-langkah Terobosan Stakeholder SDM Indonesia

Diperlukan sejumlah langkah-langkah terobosan untuk mengatasi semua masalah yang ada.

Hal ini tentunya perlu keterlibatan dari pemerintah dan stakeholder terkait. Menjalin kerja sama dengan negara-negara yang membutuhkan tenaga kesehatan seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang agar mudah mendapatkan visa

Dalam rangka memudahkan penyerapan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, pemerintah perlu bekerja sama dengan negara-negara yang dituju untuk memudahkan proses administrasi.

Contoh, kerja sama dalam pengurusan visa dan izin kerja. Selain administrasi, negara juga perlu menjamin keamanan setiap WNI yang bekerja di luar negeri dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik.

Peningkatan pendidikan vokasi dan pengembangan BLK harus dilakukan dengan pendekatan berbasis data untuk memastikan relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.

Per Maret 2024, jumlah BLK di Indonesia adalah 4.282 unit. Demi meningkatkan akselerasi pelatihan kerja, Kemnaker akan membangun BLK komunitas sebesar 400 lembaga. Sementara itu, ada ketimpangan angkatan kerja. Sebanyak 58,76 persen tenaga kerja adalah lulusan SD dan SMP.

Dengan kondisi ini, tentu perlu pembekalan keterampilan yang memadai bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Setiap BLK perlu dilengkapi fasilitas berbasis teknologi canggih seperti simulasi AI, untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi Society 5.0.

Menurut Kemenristekdikti, pendidikan vokasional di Indonesia terdiri dari 1.365 lembaga pendidikan, di antaranya 1.103 akademi kejuruan dan 262 politeknik. Jumlah pendidikan vokasi di Indonesia hanya 16 persen dari seluruh institusi pendidikan.

Kenyataan ini berbeda dengan negara Cina yang 56 persen perguruan tingginya adalah pendidikan vokasi. Cina menyiapkan lulusan yang siap kerja. Hal ini yang perlu diperhatikan Indonesia, memperbanyak BLK dan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan zaman.

Pemprov membuka kesempatan untuk bernegosiasi langsung dengan negara penempatan dengan pengawasan dari Pemeritah Pusat.

Setiap Pemprov perlu pro-aktif dalam menjalin kerja sama dengan negara tujuan penempatan tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan supaya Pemprov bisa mengontrol langsung dan memantau kebutuhan serta keamanan warga yang bekerja di luar negeri.

Jika Pemprov sudah terlibat langsung dalam kerja sama dengan negara tujuan penempatan tenaga kerja, proses administrasi dan perizinan diharapkan bisa berjalan lebih cepat.

F. Manfaatkan Momentum Bonus Demografi dengan Tepat

Bonus demografi dan percepatan digitalisasi merupakan momentum krusial yang harus dimanfaatkan dengan langkah strategis dan inovatif.

Tentu saja, Indonesia harus menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada. Dengan mengubah tenaga kerja biasa menjadi pekerja profesional, utamanya di bidang teknologi dan AI, ini adalah salah satu solusi terbaik. Apalagi dengan adanya AI, sejumlah pekerjaan konvensional bisa tergantikan oleh teknologi.

Memperbanyak pendidikan vokasi dan BLK untuk memberikan keterampilan baru bagi 58,76 persen tenaga kerja yang merupakan lulusan SD dan SMP. Pemerintah bisa memfasilitasi pembekalan keterampilan lebih masif lagi agar tenaga kerja yang belum terserap bisa berpenghasilan dengan usaha mereka sendiri. Pendidikan vokasi dan BLK yang maju akan menciptakan generasi yang siap kerja.

Terakhir, kita perlu mengembalikan kejayaan swasembada pangan yang pernah diraih Indonesia sebelumnya. Kebijakan dari hulu ke hilir perlu dievaluasi kembali agar berpihak pada petani.

Ketersedian bibit, pupuk murah, bantuan modal, dan alsintan produksi dalam negeri diperlukan oleh para petani. Petani milenial perlu diberikan pelatihan terkait teknologi smart farming agar dapat memaksimalkan sistem pertanian dengan lebih baik.

Selain itu, petani perlu dilatih untuk memasarkan hasil pertaniannya menggunakan teknologi agar petani tidak mengalami kerugian saat panen tiba. Mari menyongsong Era Society 5.0 dengan lebih berdaya lagi. Mari katong baku jaga! (*)

*Penulis adalah Pemerhati Ketenagakerjaan dan Pendidikan