KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (6/11/2024).

Dalam kunker tersebut salah satu agenda yang dilakukan yaitu rapat kerja (raker) spesifik Komisi II DPR RI, dalam rangka persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketua Tim Kunker Komisi II DPR RI, Bahtra mengatakan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 menjadi momen penting perjalanan demokrasi bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa kemajuan bagi masing-masing daerah.

Keberhasilan Pilkada serentak 2024 kata dia, tidak hanya bergantung pada kesiapan penyelenggara Pemilu tetapi pada partisipasi aktif masyarakat pada setiap tahapan Pemilu serentak 2024.

“Terkhusus untuk Sulawesi Tenggara pada saat pileh yang lalu jumlah partisipasi kurang lebih 83,82 persen. Kami akan terus mendorong berbagai pihak untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat terkait soal pemilihan kepala daerah serentak,” ujar anggota Fraksi Partai Gerindra ini.

Bahtra berpesan kepada penyelenggara Pemilu, harus bisa menjaga profesionalitas, integritas, dan independensi agar pemilihan serentak 2024 berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang langsung, umum, jujur, bebas, rahasia dan adil. 

“Ole karena itu, seluruh pihak baik beserta penyelenggara aparat keamanan dan masyarakat senantiasa harus bersinergi bekerja sama dalam menyukseskan dan menjaga stabilitas keamanan pada pemilu serentak yang akan datang,” pintanya.

Lanjut ia menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Pertama, ketersediaan anggaran Pemprov Sultra melalui naskah perjanjian hibah. Kedua, fasilitas pemerintah Sultra untuk melaksanakan pemilihan serentak tahun 2024 anggaran SDM sarana, prasarana dan lain-lain. Ketiga, jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

“Ini juga sering menjadi persoalan tersendiri soal jumlah DPT ini, kami mohon nanti kepada pihak KPU dan Bawaslu untuk menjelaskan secara rinci dan detail,” ujarnya dalam Raker Spesifik.

Keempat, kabupaten kota di Sultra yang akan melaksanakan pemilihan satu pasangan calon tunggal melawan kotak kosong di Kabupaten Muna Barat (Mubar). Kelima, upaya antisipasi terjadinya pelanggaran netralitas ASN, politik uang pada masa kampanye nanti dan sedang berlangsung.

Berikutnya adalah kesiapan pengadaan pendistribusian pengamanan logistik, perlengkapan pemungutan suara, kotak surat suara pemilih, tinta dan lain-lain

“Kemudian kesiapan penyelenggaraan pemilu menjelang tahapan proses pembuatan dan perhitungan termasuk kesiapan TPS. Ini yang di harus dipersiapkan dulu barangkali memastikan betul agar warga mengetahui di mana tempat mereka mencoblosnya,” bebernya.

Selanjutnya adalah soal pemetaan kerawanan wilayah di Sultra, lalu sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama pemilik pemula.

“Berikutnya koordinasi antara pemerintah Provinsi Sultra penyelenggara pemilu dan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan serentak nasional,” tutupnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sultra dalam sambutannya berharap kunjungan kerja spesifik anggota komisi II DPR RI di Provinsi Sultra dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami merasa senang dan bangga menerima kunjungan spesifik komisi II DPR RI di Sultra, kami berharap ada masukan agar kedepannya kita bisa melaksanakan kerja lebih baik lagi,” pungkasnya. (**)