KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Komisi Informasi (KI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari upaya menyusun indeks keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2024.

Acara ini yang berlangsung di salah satu hotel dikota Kendari ini berlangsung selama dua hari, mulai tanggal 8-9 Agustus 2024. FGD hari ini dihadiri oleh Komisioner Bidang Kelembagaan KI Pusat, Handoko Agung Saputro.

Menurut Handoko, FGD ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh provinsi Sultra, bukan hanya di Kota Kendari.

Lanjut,Handoko Agung Saputro juga menjelaskan bahwa FGD ini merupakan tahapan penting dalam menyusun indeks keterbukaan informasi.

“Dalam FGD ini, diharapkan muncul data dan informasi mengenai praktek keterbukaan di Sulawesi Tenggara. Nantinya, data dan fakta tersebut akan dinilai oleh para informan ahli untuk menentukan posisi Sultra secara nasional dalam hal keterbukaan informasi—apakah berada di level rendah, sedang, atau tinggi,” jelas Handoko pada Jumat (9/8/2024).

Handoko menambahkan bahwa FGD ini bertujuan untuk menggali persepsi dan pendapat dari masyarakat, pelaku usaha, serta jurnalis mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi di Sultra.

“Hari ini kita ingin menggali persepsi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha dan jurnalis, mengenai keterbukaan informasi di Sultra. Ini adalah tujuan utama dari kegiatan hari ini,” ungkapnya.

Selama FGD berlangsung, Kelompok Kerja (Pokja) Daerah, yang terdiri dari para komisioner KI Sultra dan beberapa ahli, telah mempresentasikan data dan fakta yang ada.

Diskusi ini berjalan dinamis dengan pandangan yang berbeda antara unsur pemerintah dan masyarakat, yang menurut Handoko merupakan bagian dari proses yang diharapkan.

“Dalam diskusi tadi, muncul pandangan yang berbeda antara unsur pemerintah dan masyarakat. Ini merupakan dinamika yang wajar dan diharapkan dari FGD ini. Hasil akhirnya nanti akan berupa rekomendasi yang dirumuskan oleh para informan ahli,” tutup Handoko.

Hasil dari FGD ini nantinya akan diolah lebih lanjut pada forum nasional assessment Consulting, di mana posisi Sultra dalam hal keterbukaan informasi akan ditentukan secara nasional. (**)