Kejari Buton Eksekusi Terdakwa Kasus Korupsi Studi Kelayakan Bandara Busel

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton melaksanakan Eksekusi terhadap terdakwa perkara Tipikor studi kelayakan Bandar Udara dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan TA 2020 atas nama Abdul Rahman.

Pelaksanaan eksekusi didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Kendari Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kdi tertanggal 13 Juni 2024.

“Senin Tanggal 24 Juni 2024, bertempat di Rutan Kelas IIA Kendari, telah dilakukan Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Sprint Nomor: PRINT- 358.a / P.3.18/Fu.1/06/2024 tanggal 24 Juni 2024, terhadap Terdakwa atas nama ABDUL RAHMAN, S.H. pada perkara Tipikor Studi Kelayakan Bandara Udara dan Pariwisata Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan T. A. 2020,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Buton, Nobertus Dendi melalui siaran pers yang diterima media ini, Senin (24/6/2024).

Dijelaskan bahwa Majelis Hakim PN Tipikor Kendari dalam putusannya mengadili sebagai berikut.

  1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan terdakwa Abdul Rahman SH oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan terdakwa Abdul Rahman SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Rahman SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menyatakan uang kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa Abdul Rahman yang dititipkan ke nomor rekening: 0326-01-001591-30-5 An. RPL 103 Kejari Buton untuk disetorkan ke Kas Negara;
  6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  8. Menyatakan, Barang Bukti berupa yang sebanyak 106 (seratus enam) barang bukti Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Abdul Rahman SH;
  9. Menghukum, terdakwa Abdul Rahman SH agar membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

“Bahwa seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Eksekusi berjalan dengan aman, lancar, tertib dan kondusif,” tutup Nobertus. (**)

Comment