KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Anti Korupsi di ruang rapat  Wali Kota Kendari, Kamis (6/6/2024). 

Dalam rapat koordinasi ini  Satgas IV.2- PIC Korsup Wilayah  Sulawesi Tenggara (Sultra), Ramdhani menyebut Capaian Monitoring Center for Prevention tahun 2023 Pemerintah Kota Kendari mencapai 92,19. 

“Untuk Kota Kendari saya apresiasi berbeda dengan kabupaten kota lainnya,” ujarnya. 

Capaian MCP tersebut merupakan skor tertinggi se Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan secara Nasional, Kota Kendari berada di antara beberapa kota besar di Indonesia.

Selain itu, Satgas IV.2- PIC Korsup Wilayah  Sulawesi Tenggara (Sultra), Ramdhani, juga menyampaikan catatan KPK kepada Pemkot Kendari agar segera ditindaklanjuti, sebab beberapa catatan tersebut kata dia merupakan poin penilian KPK kepada Pemkot Kendari. 

Selanjutnya dalam Rakor ini KPK juga membahas mengenai perbaikan layanan publik, dimana perbaikan layanan publik ini Kota Kendari menjadi salah satu kota di Sulawesi Tenggara yang menjadi fokus KPK. 

Rencananya KPK akan melaksanakan survei di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari. 

Terakhir, mengenai penilaian MCP tahun 2024 diantaranya pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran hibah, bansos dan pokok pikiran (pokir), pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pendidikan antikorupsi serta optimalisasi pajak seperti kemudahan dan pencegahan korupsi dalam pembayaran pajak. 

Rakor ini dihadiri oleh Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup, Sekretaris Daerah (Sekda) Ridwansyah Taridala,  Inspektur Kota Kendari Sri Yusnita, Satgas IV.2 – PIC Korsup Wilayah Sulteng dan Sulbar Iwan Lesmana, Kepala OPD lingkup Pemkot Kendari dan Kapala Bagian (Kabag) Setda Kota Kendari.

Bahas Kesiapan Hadapi Pemilukada, Pemkot Kendari Rakor Bersama Forkopimda

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengelar rapat kesiapan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada), Jumat (7/6/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Asisten II Setda Kota Kendari Jahudding di Balai Kota Kendari dengan menghadirkan berbagai instansi terkait termasuk Forkopimda.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai strategi untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses Pilkada, termasuk pengamanan logistik, penegakan protokol kesehatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan potensi konflik.

Mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, Asisten II, Jahudding menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan transparansi Pilkada, sambil memastikan bahwa seluruh tahapan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rapat ini menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa Pilkada berjalan lancar, adil dan demokratis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya dengan aman dan nyaman.

“Melalui rapat koordinasi ini kita dapat melakukan persiapan pemilukada agar dapat berjalan aman dan lancar, seperti mencegah adanya konflik dengan melakukan deteksi dini terkait adanya konflik serta menyediakan fasilitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah,” katanya.

Dalam kesempatan ini juga, mewakili Pj Wali Kota Kendari, Asisten II mengapresiasi dukungan Forkopimda, dinas terkait dalam menyukseskan pemilihan presiden dan legislatif beberapa waktu yang lalu.

Dirinya menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak untuk menjamin Pilkada berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis.

“Atas nama pemerintah Kota Kendari kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, sehingga dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Terakhir, Asisten II mengimbau kepada tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat agar membantu pemerintah dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah di wilayah Kota Kendari

“Kami berharap tokoh adat, agama dan masyarakat melibatkan diri dalam menciptakan situasi yang kondusif dan dapat bersinergi dengan TNI/Polri dalam upaya menjaga stabilitas lingkungan,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak untuk menjamin Pilkada berjalan dengan lancar, aman dan demokratis.

Berkaca dari pemilu presiden dan legislatif beberapa waktu lalu, melalui Pj Wali Kota Kendari, Pemerintah Pusat mengapresiasi Pemkot Kendari atas upaya pelaksanaan pemilu aman, damai dan demokratis ini.

“Alhamdulillah kemarin Kota Kendari zero kasus, tentunya ini semua kerjasama semua pihak dalam menyukseskan pemilu presiden dan legislatif, ini luar biasa. Saya juga diberikan apresiasi. Tentunya pemilukada ini tidak lepas dari peran semua unsur,” pungkasnya.

Gelar Rakor, Pemkot dan Pengembang Bahas Permasalah Sektor Perumahan di Kendari

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perumahan Tahun 2024.

Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten II Setda Kota Kendari, Jahudding, bertempat di ruang Samaturu, Balai Kota Kendari, Selasa (4/6/2024).

Rakor tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta camat, lurah, dan para pengembang perumahan di Kota Kendari.

Asisten II Setda Kota Kendari Jahudding menyatakan bahwa, pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor perumahan di Kendari.

“Hari ini kami adakan pertemuan dengan para pengembang untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang ada di perumahan-perumahan,” ujarnya.

Asisten II Setda Kota Kendari juga mengatakan, Pemerintah Kota Kendari juga berencana membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan Satpol PP, PUPR, DLHK, BPBD, PTSP, dan bagian hukum.

“Satgas ini dibentuk untuk memonitoring perumahan yang ada di Kota Kendari agar sesuai dengan regulasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, akan diberikan pembinaan serta tindakan yang lebih tegas,” jelas Jahudding.

Jahudding menambahkan bahwa, kebijakan dari Pemkot Kendari mendukung pengembang selama mereka mematuhi aturan yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan teratur di sektor perumahan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari, Agus Salim, juga memberikan penjelasan mengenai tujuan rakor ini.

“Rakor dengan para pengembang dan asosiasi pengembang ini diadakan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi,” pungkasnya. (Adv)