EDISIINDONESIA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta Pemerintah mengusut tuntas kasus kebocoran data pemilih di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disampaikan Muzani seusai menghadiri deklarasi dukungan Majelis Dzikir Nurul Wathon untuk Prabowo-Gibran, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).

“Ya, itu harus diselesaikan karena kebocoran data itu adalah data pribadi kita,” kata Muzani.

Menurut dia, kebocoran data pemilih sangat membahayakan masyarakat dan institusi KPU.

Dia menyebutkan dengan bocornya data tersebut, pihak yang melakukan pembobolan bisa memanfaatkan ratusan ribu data warga negara Indonesia kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu juga menyebutkan kebocoran data tersebut bisa membuat masyarakat merasa tidak aman, sehingga berpotensi menurunkan kredibilitas KPU di mata publik.

“Jadi, itu harus diatasi dan dicari penyebabnya siapa yang tanggung jawab. Data sepenting itu bisa bocor,” kata dia.

Sebelumnya, KPU RI terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan peretasan data pemilih Pemilu 2024.

Dari hasil pengecekan, KPU, BSSN, dan Bareskrim Polri tengah melakukan pengecekan analisis.

“Berdasarkan hasil pengecekan bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam keterangannya, Rabu (29/11). (edisi/jpnn)