KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Ratusan Warga Nambo geruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari,

Unjuk rasa tersebut yang di lakukan warga Nambo buntut dari penutupan tambang pasir yang menjadi mata pencarian warga setempat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari LM Rajab Jinik mengatakan aksi yang dilakukan oleh warga Nambo merupakan aksi yang ke sebelas, namun DPRD tetap konstisten atas kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait adanya tambang pasir Nambo.

Sebelumnya pihak DPRD telah mengeluarkan rekomendasi penutupan tambang pasir tersebut namun DPRD juga mengeluarkan deskresi, sehingga siapapun masyarakat yang mempunyai lahan di aktifitas pertambangan itu berhak mengelola secara manual.

“Karena jujur saja pemerintah Kota pungutu PAD di sana ini yang menjadi nilai buat pemerintah Kota sehingga kita juga haru memikirkan apa yang menjadi dampak masyarakat yang berada di sana,” kata Rajib, Rabu (1/2/2023).

Selanjutnya, LM Rajab Jinik menjelaskan
bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) telah mengenisiasi dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berada disana serta melibatkan Forkopimda.

“Untuk mendapatkan titik temunya seperti apa yang di percayakan itu Kapolres Kendari kita juga DPR dukung itu kebetulan DPR juga ikut di dalamnya sebagai Forkopimda sehingga Pemerinta Kota saat ini lagi penyusunan revisi RTRW No 12 2012,itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Politis asa Partai Golkar itu memeberkan bahwa dalam Peraturan Daerah tidak ada aktifitas pertambangan di wilayah Nambo, sehingga bisa di sebut ilegal.

“Tetap bayar PAD karena, PAD itu retribusi masalahnya bukan pajak ini kalau aturan retribusi satu juta ke atas sudag harus di pungut retribusinya makanya itulah yang di pungut di nambo,” bebernya.

Ia juga menambahkan bahwa belum bisa memastikan berapa lama perancangan revisi RT,RW tersebut.

“Ha itu yang tidak bisa kita pastikan karena itu mereka yang rancang, habis itu di bawah le DPRD lalu di toki,” tandasnya.(**)