KENDARI, EDISIINDONESIA.id- Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Periode 2022-2027 resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Forum TJSLBU Pusat Mahir Y. Bayasut yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi Forum TJSLBU Pusat, Aldino Kurniawan dan disaksikan oleh Gubernur Sultra yang diwakili oleh Asisten I Pemprov Sultra, Ilyas Abibu.

Kegiatan pelantikan dan pengukuhan ini dihadiri dan disaksikan oleh unsur Forkompinda Sultra, pimpinan BUMN maupun Swasta, Kadis Dinas Sosial Sultra, dan undangan lainnya dan dilaksanakan di salah satu hotel di Kendari, Jum’at (18/11).

Adapun pengurus yang dilantik dan dikukuhkan yakni Ketua Forum TJSLBU Sultra, La Ode Syamsul Barani, Sekretaris Forum TJSLBU Sultra Arafat, dan sejumlah pengurus lainnya.

Adapun tujuan pembentukan forum ini untuk menghubungkan masyarakat atau pemerintah daerah dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Perusahaan swasta dalam mengakses Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan mendorong perluasan sasaran dari CSR perusahaan yang beroperasi di Provinsi Sultra yang tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

“Ini pada dasarnya untuk menerus kepengurusan sebelumnya, hingga ini bisa berjalan secara kontinyu, dimana 5 tahun sekali kita menganti kepengurusan, yang artinya tantangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat secara global ini menjadi isu yang sangat penting, apalagi kita pada tahun 2030 itu lebih mengarah pada pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs),”ungkap Wakil Ketua Bidang Organisasi Forum TJSLBU Pusat, Aldino Kurniawan saat diwawancara oleh fajar.co.id usai melantik dan mengukuhkan pengurus Forum TJSLBU Sultra, Jum’at (18/11).

Lanjutnya menjelaskan bahwa forum CSR ini, selaku forum atau lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI, yang nantinya diharapkan bisa menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan badan usaha, dan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dari ruang-ruang yang pemerintah punya keterbatasan, dari sisi anggaran maupun dari sisi wilayah yang memang sulit terjangkau, seperti itu.

“Kalau menurut nomenklatur kami semua perusahaan wajib masuk bergabung dalam forum ini, nanti tinggal proses bagaimana rekruitmen keanggotaan melalui mekanisme yang berlaku sesuai dengan AD/ART, nanti oleh Pak Ketum akan diproses seperti itu,”terangnya.

Sambungnya lagi, kalau kita lihat dari potensi sektor yang berkembang di sini (Sultra) khususnya sektor pertambangan, tentu sangat potensial sekali, apalagi sekarang kalau kita bicara komoditas sedang naik sekali.

“Dan ekonomi hijau juga saat ini sangat diberikan keleluasaan untuk investasi dan lain sebagainya oleh pemerintah,”ujarnya.

Kata Aldino, nah, kalau bisa dibilang belum terkelola dengan baik, tidak juga ya, artinya sesuatu yang baik akan terus dipertahankan, dan yang memang dirasa kurang, pasti tentunya akan terus diperbaiki oleh forum yang sekarang.

“Memang forum CSR, pada dasarnya saya ingin mengoreksi, forum CSR itu tidak mengelola dana, jadi kami menghubungkan antara si pemerlu, misalnya masyarakat yang disabilitas, yang miskin di daerah tertentu dengan potensi yang ada, dalam hal ini badan usaha dengan program-program CSR yang mereka create, yang mereka inovasikan seperti apa?, kita link and matchkan disitu,”jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa forum ini tidak mengelola dana, semua kita hubungkan langsung, kita paling bisa memberikan model-model bentuk CSR atau Community Development (Comdev) yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut, base case dari kegiatan yang mungkin di provinsi lain, atau soal spesifik yang ada di Sultra.

“Jadi CSRnya bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk program, karena CSR itu secara spesifik mungkin bisa berbeda dengan yang namanya charity (bantuan langsung perusahan yang bersifat jangka pendek), karena ibaratnya CSR yang kami maksud ini, adalah bagaimana ada suatu waktu itu adalah exit strategy, dimana masyarakat bisa independen atau mandiri, bukan hanya sekedar menerima terus dalam bentuk bantuan-bantuan,”bebernya.

Katanya lagi menambahkan memang yang bakal menerima CSR atau target atau sasaran itu tentunya ring satu dari usaha perusahaan tersebut berada, tapi justru disini kami mendorong bagaimana perluasan sasaran dari setiap perusahaan.

“Makanya kami mengkonsolidasikan seluruh forum yang ada di Indonesia, dipetakan sehingga terjadi saling mengisi sebenarnya, jadi tidak hanya fokus pada ring perusahaan itu, tapi bagaimana pemerataan itu bisa terjadi, khususnya terkait tumpang tindih program,”

“Misalnya, dua perusahaan di ring yang sama, punya program yang sama, terjadi tumpang tindih, nah itu bagaimana terjadi yang namanya diversifikasi program CSR, sehingga beberapa permasalahan bisa terselesaikan secara komprehensif,”tandasnya.

Sementara itu, Ketua Forum TJSLBU Sultra, La Ode Syamsul Barani yang baru saja dilantik mengatakan akan segera melakukan rapat kerja guna melakukan langkah-langkah untuk menyusun program kerja.

“Langkah selanjutnya, kami akan membuat rapat kerja, dan akan kami konsultasikan kepada pemerintah daerah dan pengurus CSR pusat, karena program yang kita akan susun harus sinkron dengan program dari pengurus CSR pusat,”ucapnya.

Sambungnya, dan dalam satu dua hari ini, kita pengurus akan melakukan rapat kerja terkait dengan rapat-rapat kerja dan pemantapan SOP standar kerja pengurus.

“Tentu yang pertama adalah yang prioritas sesuai tujuan dari forum CSR ini, terkait dengan program pengentasan kemiskinan, sebagai tujuan yang telah ditetapkan dalam prioritas forum nasional, dan case-case dengan daerah terkait dengan masalah di kegiatan di pertambangan kita,”imbuhnya.

Lanjutnya, karena tambang kan, kita kenal dengan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), yang ini yang akan kita evaluasi, apakah program ini jalan atau tidak? apakah sudah sinkron dengan program pemerintah daerah atau tidak?, dan bagaimana perbaikannya kedepan?.

“Untuk saat ini sudah banyak perusahaan yang siap bekerjasama dengan forum ini, hanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi jumlahnya sekitar sudah ada 20 perusahaan,”ujarnya

Katanya Syamsul, jadi semua perusahaan, itu sudah wajib CSR, tinggal besarnya tergantung dari hitung-hitungan dari keuntungan mereka, dan program CSR mereka itu sudah jalan.

“Cuman kan selama ini, apakah sudah sinkron dengan program pemerintah daerah untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah atau tidak, gitu?, mereka sudah jalan (Program CSR)nya, cuman mungkin, program beasiswa mereka jalan sendiri, pemerintah juga ada beasiswanya, ini yang kita mau sinkronkan, gitu, jangan sampai tumpang tindih, sampai tidak tepat sasaran,” pungkasnya.(**)