MALUKU, EDISIINDONESIA.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mercy Chriesty Barends meminta terhadap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kabupaten Buru agar mengawasi penggunaan dana desa, di kabupaten tersebut.

Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat menggelar sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, di Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku, Senin (10/10/2022).

Kegiatan tersebut, dilangsungkan dengan secara bergilir untuk 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku yang dibagi per jam setiap kabupaten kota.

Untuk di Kabupaten Buru, kegiatan itu berlangsung, di Aula Penginapan Rara, Kota Namlea, dimulai dari pukul 15.00 WIT, turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD Buru, Arifin Latbual dan anggota DPRD Buru, Estefanus Waemese.

Sosialisasi dari Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi Maluku untuk di Kabupaten Buru digarap oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Buru yang menghadirkan puluhan peserta dari berbagai kalangan, mulai pemuda, masyarakat hingga aktivitas mahasiswa dari berbagai OKP.

Mercy Chriesty Barends dalam paparannya secara virtual menekankan tentang pentingnya kehidupan keberagaman antar umat beragama di kabupaten bertajuk Rete Mena Bara Sehe itu.

“Dana desa (DD) untuk tahun ini diangka sebesar Rp 76,2 Miliar untuk Kabupaten Buru,” kata Mercy Barends.

Anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan ini mempunyai catatan tersendiri dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Buru. Sehingga, ia meminta OKP Cipayung untuk dapat mengawasi dana desa.

“Beta (saya-read) punya beberapa catatan untuk dana desa, saudara-saudara ada beberapa laporan yang masuk ke saya berkaitan dengan dana desa, karena saya punya catatan krusial, tolong kepada pengurus partai dan kawan-kawan OKP Cipayung tolong-tolong biking job khusus untuk bisa memastikan seluruh dana desa ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Mercy.

Menurut dia jika dana desa bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pedesaan, maka desa-desa akan maju karena cukup besar anggaran yang dikelola oleh desa.

“Dana desa kalau orang dipahami adalah bagaimana bisa menjadikan desa maju dan mandiri. Sebab, dana desa ini cukup besar bahkan satu desa itu bisa dapat Rp 1 miliar lebih pertahun, belum mendapatkan ADD dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (**)