MUNA, EDISIINDONESIA.com – Deadline alias tenggat waktu perpanjangan penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat penyebaran COVID-19, hingga 15 Januari 2022 telah berakhir.
Meskipun waktu diperpanjang oleh pihak bank BRI, tetap saja BPNT bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Muna belum 100 persen tersalur.
Masih ada sejumlah KPM yang telah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tapi tidak memiliki saldo.
Padahal, upaya perbaikan kesalahan data oleh KPM telah dilakukan, namun tetap saja saldonya masih nol.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Muna, La Kore membenarkan masih ada saldo KKS BPNT yang kosong.
Hanya saja, ia belum mengungkap berapa jumlah KKS kosong serta yang belum disalurkan, setelah perpanjangan penyaluran hingga melewati 15 Januari 2022.
“Kami sudah perintahkan kembali para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan masing-masing pendamping, untuk secepatnya merekapitulasi jumlah KKS kosong dan yang belum tersalur. Ini akan kembali menjadi bahan laporan kami di Kemensos, ” jelas La Kore, Selasa (18/1/2022).
Dia juga mengaku bingung apa yang menjadi masalah-masalah tersebut. Sebab, kata dia, berbeda dengan bansos-bansos reguler lain, dimana penyalurannya tidak mengalami kendala.
“Berbagai upaya telah kami lakukan, bahkan bersurat ke Bank dua kali. Kami juga menjadi bahan analisa, masalahnya dimana, ” katanya.
Menurutnya, kemungkinan permasalahan disebabkan oleh perubahan-perubahan komponen kependudukan yang telah diupgrade oleh KPM, namun belum terkoneksi dengan data yang dimiliki oleh pihak bank.
“Makanya ini saya juga telah perintahkan pendamping dilapangan untuk mengumpulkan kembali kartu-kartu yang saldonya masih kosong. lalu, akan di cek kembali, apa dan dimana masalahnya ini, termasuk rekonsiliasi kembali ke bank sekaligus dengan KKS yang belum tersalur, ” terangnya.
La Kore melanjutkan, Dinsos Muna menjadi tempat yang disoroti ketika ada masalah demikian. Padahal, pihaknya pun hanya menerima data penerima dari bank, penyalurannya oleh bank dan langsung ke rekening setiap KPM.
“Tetapi hal-hal demikian tidak bisa juga kami hindari. Apa yang menjadi masalah-masalah itu telah kami upayakan untuk dipecahkan. MoU Kemensos juga langsung ke Bank,” ujarnya.
“Data yang diberikan oleh pihak bank, langsung kami perintahkan koordinator daerah (korda) agar memverifikasi, jangan sampai ada ASN yang masuk. Ini sesuai dengan instruksi ibu Mensos. Makanya, ini sudah saya perintahkan jajaran Dinsos Muna untuk segera mungkin merekap kembali jumlah penerima BPNT pasca verifikasi awal, kemudian jumlah Saldo kosong dan yang belum tersalur KKS nya.” pungkasnya.
Sementara itu, terkait kemungkinan data kependudukan yang bermasalah memang dibenarkan oleh salah satu KPM di Muna yang telah menerima KKS dengan saldo kosong.
Hanya, KPM tersebut mengaku telah memperbarui komponen data di Dinas Catatan Sipil.
“Menurut pendamping dan pihak BRI unit Katobu, nama saya salah. Salahnya itu hanya ada penambahan salah satu huruf saja. tetapi NIK nya tidak berbeda. Saya kemudian pergi ke Capil untuk dirubah. Setelah selesai saya kembali setorkan ke bank. Namun, hingga 15 januari 2022, saldoku tetap kosong. Jadi mau apa lagi alasannya,” kesal ibu satu anak itu asal kecamatan Watoputeh.
Ia bahkan meradang merasa hanya dipermainkan oleh pendamping dan pihak bank.
“Kita tanya sama pendamping dia lempar ke bank, tanya ke bank lempar ke pendamping. kita kembali ke bank setelah perbaikan data saya itu, katanya saldo sudah masuk, pas saya cek ternyata masih kosong,” kesalnya. (**)
Penulis: Andik
Comment