EDISIINDONESIA.id — Koordinator Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Wilayah Indonesia Timur, Jumadil L. Dj. Abd Salam, mendorong penguatan keterwakilan masyarakat Desa Sambalagi dalam hubungan komunikasi dengan PT. International Green Industrial Park (IGIP).

Putra daerah Desa Sambalagi itu mengatakan, keberadaan PT. IGIP di wilayah tersebut perlu diiringi dengan ruang komunikasi yang jelas bagi masyarakat lokal. Menurutnya, keterwakilan masyarakat tidak cukup hanya bersifat simbolis, tetapi harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat.

“Saya berpandangan bahwa keterwakilan masyarakat Sambalagi di PT. IGIP harus diperkuat. Jangan hanya sekadar ada nama atau posisi yang bersifat simbolis, tetapi harus benar-benar menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara perusahaan dan masyarakat,” ujar Jumadil.

Ia mengatakan, apabila selama ini keterwakilan masyarakat Sambalagi diwujudkan melalui fungsi hubungan masyarakat (Humas), posisi tersebut perlu dipertahankan dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan serta kompetensi masyarakat lokal.

Jumadil juga mendorong agar putra-putri Sambalagi yang memiliki kapasitas dan kompetensi diberikan kesempatan untuk berkembang pada posisi yang sesuai, termasuk bidang sumber daya manusia (HRD) maupun bidang lainnya.

“Kalau ada putra-putri Sambalagi yang memiliki kapasitas, integritas dan kompetensi, jangan hanya dilihat untuk fungsi kehumasan. Berikan ruang untuk berkembang pada posisi strategis sesuai kemampuan,” katanya.

Dorong Peningkatan Kompetensi

Jumadil menegaskan, penguatan keterwakilan masyarakat lokal tetap harus berjalan berdasarkan prinsip profesionalisme dan kompetensi. Karena itu, ia mendorong PT. IGIP turut membuka ruang pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat Desa Sambalagi agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri.

“Kalau ada standar kompetensi yang harus dipenuhi, mari kita siapkan masyarakat Sambalagi untuk memenuhi standar tersebut. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang kompeten, masyarakat membutuhkan kesempatan,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat akan memberikan peluang bagi warga lokal untuk tidak hanya mendapatkan kesempatan kerja, tetapi juga berkembang sesuai kebutuhan industri.

Minta Kejelasan Legitimasi Wakil Masyarakat

Selain penguatan keterwakilan, Jumadil meminta PT. IGIP memastikan pihak yang menyampaikan aspirasi atas nama masyarakat Sambalagi memiliki legitimasi yang jelas.

Ia menyarankan agar manajemen perusahaan melakukan konfirmasi kepada pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat ketika menerima pihak yang mengatasnamakan masyarakat Sambalagi.

“Jika ada seseorang atau kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Sambalagi, konfirmasi terlebih dahulu kepada Kepala Desa, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat Sambalagi. Ini penting agar tidak terjadi kekeliruan mengenai siapa yang benar-benar mendapatkan mandat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Jumadil menilai, mekanisme tersebut diperlukan untuk membangun komunikasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Dorong Dialog Perusahaan dan Masyarakat

Jumadil juga mendorong PT. IGIP membuka ruang dialog bersama masyarakat Desa Sambalagi. Menurutnya, dialog dapat melibatkan manajemen perusahaan, Pemerintah Desa Sambalagi, BPD, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya untuk membahas pola komunikasi dan keterwakilan masyarakat lokal.

“Saya mendesak agar ada dialog. Duduk bersama dan bicara terbuka mengenai bagaimana posisi dan keterwakilan masyarakat Sambalagi dapat diperkuat dalam hubungan dengan PT. IGIP,” katanya.

Ia menegaskan, penguatan keterwakilan tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan manajemen perusahaan.

“Ini bukan soal siapa yang mendapatkan jabatan. Ini soal bagaimana suara masyarakat lokal tetap memiliki ruang yang kuat dan resmi dalam komunikasi dengan perusahaan,” ujarnya.

Sebagai putra daerah Sambalagi, Jumadil berharap keberadaan PT. IGIP dapat berjalan seiring dengan keterlibatan masyarakat lokal melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan.

“PT. IGIP hadir di wilayah Sambalagi. Maka masyarakat Sambalagi harus memiliki ruang yang kuat dalam hubungan dengan perusahaan. Bukan untuk menguasai perusahaan, tetapi untuk memastikan bahwa suara masyarakat lokal benar-benar hadir, didengar dan mendapatkan ruang yang layak,” pungkasnya. (**)