KONAWE, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kabupaten Konawe menggelar rapat evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semester pertama Tahun Anggaran 2026 di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin (3/8/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Konawe H. Yusran Akbar, S.T., turut dihadiri Sekretaris Daerah Dr. Ferdinand, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ilham Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Febri Malaka, Kepala Badan Pendapatan Daerah Andi Tenri Rawe Lasandara, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Konawe.

Dalam arahannya, Bupati Yusran Akbar memberikan peringatan tegas agar seluruh jajaran tidak terburu-buru mengejar target PAD dengan kebijakan yang justru merugikan usaha masyarakat. Ia secara khusus menyoroti wacana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dinilai sangat sensitif bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Pajak PBB P2 merupakan objek pajak yang paling sensitif bagi warga kita, terutama pelaku UMKM. Saya tekankan, hati-hati dalam mengambil kebijakan. Jangan hanya melihat apa yang dilakukan daerah lain lalu tiba-tiba menaikkan hingga 300 persen. Hal itu pasti akan berdampak langsung dan berpotensi memicu protes dari masyarakat,” tegas Bupati Yusran seraya mencontohkan kasus di wilayah lain yang sempat memicu perdebatan publik karena kebijakan serupa.

Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi PAD Kabupaten Konawe per 31 Juli 2026 tercatat mencapai Rp184.006.323.209 atau setara dengan 52,81 persen dari total target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp348.427.348.196. Meski secara keseluruhan capaian berjalan positif, Bupati menyoroti kesenjangan yang cukup besar antarwilayah.

Kecamatan Morosi mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 64,51 persen, disusul Kecamatan Kapoiala dengan 60,50 persen. Sebaliknya, sejumlah kecamatan masih tertinggal jauh, antara lain Routa sebesar 0,92 persen, Asinua 2,76 persen, Lalonggasumeeto 2,5 persen, Puriala 20,96 persen, dan Abuki 40 persen.

Merespons ketimpangan tersebut, Bupati meminta komitmen penuh dari para camat, lurah, dan kepala desa untuk lebih menggali potensi yang ada di wilayah masing-masing. “Para Camat, Lurah, dan Kepala Desa, jangan terlalu bergantung pada potensi pajak dari perusahaan besar saja. Mulailah mengoptimalkan apa yang ada di lingkungan kita sendiri,” pintanya dengan nada tegas.

Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada sektor pajak unggulan seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berisiko tinggi karena sangat dipengaruhi fluktuasi kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pendataan objek pajak yang akurat dan menyeluruh menjadi fondasi utama dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Di akhir arahannya, Bupati Yusran Akbar memperkenalkan langkah strategis untuk menggairahkan ekonomi masyarakat melalui gelaran Expo Inovasi Daerah yang direncanakan pada November 2026 mendatang.

Ajang ini merupakan kelanjutan dari Expo Inovasi Desa tahun sebelumnya, yang nantinya akan menjadi pusat pameran, transaksi perdagangan, serta diskusi kelompok terpumpun atau Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan 35 OPD, sektor perbankan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta pelaku usaha dari seluruh Sulawesi Tenggara.

“Prioritas pembangunan harus dimulai dari desa. Bangun desa dengan baik, barulah kita menata kota. Jika ekonomi desa berkembang, masyarakatnya akan berdatangan ke kota untuk berbelanja, membeli kendaraan, hingga membuka usaha baru. Itulah kunci utama peningkatan ekonomi daerah kita,” jelas Bupati menegaskan program unggulannya.

Selain mendorong pemasaran produk dan transaksi pelaku UMKM, kegiatan ini juga akan dimanfaatkan untuk memperbarui data kependudukan serta data susunan sosial ekonomi masyarakat.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, camat, hingga kepala desa, Bupati Yusran Akbar optimis target PAD tahun 2026 dapat dicapai secara maksimal, sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat Konawe tidak terbebani oleh kebijakan fiskal yang memberatkan.(**)