EDISIINDONESIA.id- Impian Novia Rahmadhani Sihotang untuk menjadi penggerak perekonomian di daerahnya harus kandas di tengah masa latihan. Gadis muda itu menghembuskan napas terakhir setelah berjuang melawan penyakit Tuberkulosis (TBC) yang berkembang parah, di tengah ketatnya pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Novia bukan satu-satunya. Hingga saat ini, tercatat lima nama Novia, Anisa, Yonanda, Rifki, dan Nola telah meninggal dunia, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga mereka. Mereka adalah calon pengelola Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih yang disiapkan untuk memajukan perekonomian warga, namun justru pulang ke rumah dalam keadaan yang menyedihkan.

Kematian tragis ini seketika membuka sejumlah kelemahan mendasar dalam sistem penyaringan dan persiapan peserta yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

Di bawah tekanan masyarakat, Kementerian Pertahanan (Kemhan) segera mengambil langkah penanganan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan pengakuan pada Sabtu (27/6/2026) bahwa terdapat celah dalam proses rekrutmen awal, sehingga beberapa peserta yang memiliki riwayat penyakit kronis dapat lolos tanpa terdeteksi.

“Tim dari satuan latihan di Halim Perdanakusuma telah melakukan penelusuran kondisi seluruh peserta, kemudian dilakukan pengelompokan dan penanganan medis lebih lanjut,” ujarnya.

Pihak Kemhan menyatakan bahwa situasi di tempat isolasi saat ini sudah aman dan terkendali serta berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan. Namun, fakta lain yang terungkap justru semakin mempertanyakan kualitas penyelenggaraan program.

Sebanyak 32 peserta dipulangkan dari tempat latihan setelah diketahui dalam kondisi hamil. Pemulangan dengan alasan kemanusiaan ini menjadi bukti nyata betapa longgarnya pemeriksaan kesehatan pada tahap awal seleksi.

Tragedi ini memicu gelombang kemarahan dan pertanyaan luas di masyarakat. Salah satu suara yang paling lantang datang dari penulis dan akuntan Tere Liye. Melalui unggahannya di media sosial, ia mempertanyakan logika pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, peserta hanya diseleksi melalui tes berbasis komputer dan wawancara, tanpa ada pengujian kemampuan fisik maupun pemeriksaan laboratorium kesehatan yang menyeluruh—namun langsung dihadapkan pada rutinitas latihan militer yang sangat berat.

“Anak-anak yang mendaftar untuk menjadi pengelola koperasi ini tidak pernah dites lari saat seleksi. Lantas mengapa mereka harus menjalani latihan militer? Ini justru membahayakan kondisi tubuh mereka,” kritik Tere Liye. Ia menambahkan, “Nyawa manusia harus dihargai. Ini bukan sekadar soal jumlah korban, tapi soal akal sehat yang seolah dikesampingkan.”

Relevansi Latihan yang Dipertanyakan

Lebih jauh lagi, publik mulai mempertanyakan kesesuaian materi yang diajarkan. Apa hubungan antara keterampilan taktis militer dengan kemampuan menyusun laporan keuangan, mengelola usaha, dan mengembangkan kesejahteraan warga?

Seperti yang dikemukakan Tere Liye, saat kondisi ekonomi sedang sulit dan koperasi menghadapi penurunan pembeli, keahlian di medan latihan tidak akan mampu meningkatkan pendapatan atau menyelamatkan usaha dari kerugian.

Oleh karena itu, evaluasi secara menyeluruh menjadi sangat mendesak dilakukan. Membentuk karakter dan kedisiplinan pemuda adalah hal yang baik, namun jika hal itu mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan yang paling dasar, maka semangat “bela negara” justru berubah menjadi bencana yang merenggut nyawa secara percuma.(edisi/fajar)