EDISIINDONESIA.id– Film “Dirty Vote” yang sampai dua jilid itu boleh beredar luas, maka film “Pesta Babi” seharusnya juga dibiarkan mengalir begitu saja, tak perlu dibatasi-batasi.

Justru pembatasan itulah yang membuatnya makin naik daun dan dicari orang. Orang penasaran, ingin tahu isinya apa, bukan berarti menjadikannya pedoman hidup. Kalau soal isi, jujur saja, film itu sudah biasa-biasa saja, bahkan sudah lama beredar. Isinya pun tak seheboh yang dibayangkan, apalagi kalau dibandingkan dengan “Dirty Vote” yang mungkin terasa lebih membosankan bagi sebagian orang. Komunitas penikmatnya pun sebenarnya sudah ada sejak lama.

Apalagi, pembuatnya adalah orang yang sama: Dandhy Dwi Laksono. Ia memang konsisten berdiri di garis ideologisnya. Namun, perlu diingat, apa yang disampaikannya bukanlah kebenaran mutlak. Itu hanyalah satu perspektif, satu corak pandangan, yang layak dihargai dan diberi tempat.

Tapi, jika seluruh pemikiran itu diikuti mentah-mentah, belum tentu tujuan luhur berbangsa dan bernegara—yakni kebahagiaan dan kesejahteraan—bisa tercapai. Ia hanya mewakili satu sisi pandang saja.

Ambil contoh isu pembabatan hutan untuk food estate. Dari satu sisi, itu harus ditentang karena merusak ekosistem. Namun di sisi lain, tujuan food estate itu sendiri sebenarnya baik, yakni untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri.

Begitu juga dengan program hilirisasi yang kerap ditentang. Wajar jika kemudian muncul anggapan bahwa gerakan ini didanai oleh pihak asing. Kenapa? Karena seolah-olah kita dilarang untuk mandiri, dilarang mengolah kekayaan sendiri, dan dipaksa tetap bergantung pada luar.

Kekayaan alam kita dilarang disentuh dengan alasan “merusak”, padahal sejak zaman penjajahan alam kita sudah dieksploitasi habis-habisan. Ironisnya, saat bangsa sendiri yang mengelola, langsung dicap perusak.

Ada anggapan yang sering terdengar: “Lebih baik dijajah bangsa asing daripada dijajah bangsa sendiri.” Tapi faktanya, bangsa sendiri pun terbukti bisa merusak dan tak bisa dipercaya. Pada akhirnya, sama saja.

Mari kita perhatikan gerak sejarah yang kini mulai berubah arah. Dulu, kelompok ini sangat anti dengan koruptor, apa pun dalihnya. Siapa saja yang membela oknum tertentu, langsung dicap koruptor tanpa mau mendengar argumen soal abuse of power atau alasan lainnya.

Namun kini, posisi itu seolah berbalik. Atas dalih yang serupa, mereka justru membela terduga koruptor. Bahkan, pemerintahan yang sah pun seolah ingin digulingkan hanya karena tidak searah dengan ideologi mereka.

Jika sejarah bisa berubah, bukan mustahil pandangan mereka juga akan berubah lagi di masa depan. Begitulah adanya.(edisi/rmol)