KENDARI, EDISIINDONESIA.id-Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan komitmen kuat pemerintah provinsi untuk mengarahkan setiap anggaran pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penekanan ini disampaikan saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (30/3/2026).

Dalam arahannya di hadapan ribuan ASN, Sekda Sultra, Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, Kepala OPD, Kepala Biro, serta pejabat struktural dan fungsional, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun program yang cermat, tepat sasaran, dan menghindari kegiatan yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Anggaran kita terbatas, sehingga setiap pengeluaran harus diprioritaskan pada kebutuhan nyata masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan, termasuk belanja perjalanan dinas yang tidak mendesak,” tegasnya. Efisiensi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menghadapi dinamika global yang turut mempengaruhi kondisi ekonomi daerah.

Fokus Utama: Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, dan Kesehatan

Gubernur memaparkan bahwa arah kebijakan pembangunan difokuskan pada upaya memutus mata rantai kemiskinan yang saat ini masih berada di kisaran 10 persen di Sulawesi Tenggara. “Program pemerintah harus mampu menjawab persoalan kemiskinan secara konkret. Intervensi harus tepat sasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Di sektor infrastruktur, pembangunan tetap berjalan dengan pendekatan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan, misalnya, diharapkan tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi mampu membuka akses dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga.

Sektor pendidikan menjadi sorotan penting lainnya. Gubernur menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik yang membebani masyarakat, dan pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk dana BOS, harus dilakukan secara transparan dan tepat guna. “Pendidikan adalah kunci masa depan. Tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Sementara itu, di sektor kesehatan, Pemprov Sultra menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 100 persen, dari angka saat ini yang berkisar 89 persen. “Seluruh masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan. Ini menjadi prioritas pemerintah daerah,” tandasnya.

Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Evaluasi Kinerja

Menyikapi efisiensi anggaran, Pemprov Sultra juga tengah menyiapkan penyesuaian sistem kerja ASN, termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah (work from home). Namun, implementasinya akan tetap memperhatikan kedisiplinan dan kinerja agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Gubernur Andi Sumangerukka menutup arahannya dengan mengingatkan seluruh jajaran agar memastikan setiap kebijakan tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Program harus berdampak nyata. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan kita,” pungkasnya.(**)