EDISIINDONESIA.id – Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjelang akhir tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan program modal usaha tersebut tepat sasaran dan menjangkau penerima baru yang benar-benar membutuhkan.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti adanya laporan bahwa KUR kerap kali diberikan berulang kali kepada nasabah lama yang memiliki catatan pembayaran yang baik. Hal ini dinilai bertentangan dengan target pemerintah untuk menambah 2,5 juta penerima baru.

“Banyak aspirasi yang kami terima yang menyebutkan bahwa penerima KUR seringkali adalah orang yang sama. Bahkan, tak jarang jumlah pinjamannya justru dinaikkan. Ini diberikan kepada mereka yang dinilai lancar dan bagus dalam membayar cicilan,” ujar Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Saleh menjelaskan, pencapaian target 2,5 juta penerima baru akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, menunjukkan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Namun, ia mengakui bahwa distribusi dan penyaluran KUR bukanlah hal yang mudah, mengingat adanya persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima, termasuk proposal dan rencana bisnis.

“Masalahnya, tidak semua pengusaha UMKM mampu memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan persyaratan yang diminta,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Saleh menekankan pentingnya peran Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada UMKM. “Jika perlu, Kementerian harus ikut membantu memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada,” imbuhnya.

Data dari Kemenko Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa target penyaluran KUR tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp300 triliun. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai realisasi penyaluran KUR. Sebagai perbandingan, total KUR yang disalurkan pada tahun 2024 mencapai Rp280,28 triliun, meningkat 7,8 persen dari target sebelumnya.

“Jika dana tersedia, masyarakat pasti mampu menyerapnya. Tinggal bagaimana membuat seleksi yang adil dan membuka akses seluas-luasnya bagi semua orang,” kata Saleh, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN.

Saleh menekankan bahwa UMKM adalah urat nadi perekonomian bangsa, sehingga pemerintah harus serius dalam penanganannya, terutama dalam penyediaan modal usaha.

“Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil dapat dirasakan melalui KUR ini. Ekonomi yang tumbuh dari sektor ini sangat besar, menciptakan banyak lapangan pekerjaan jika usaha mereka berhasil. Hal ini harus diseriusi dan diawasi dengan baik,” pungkasnya.(edisi/rmol)