EDISIINDONESIA.id- Peneliti senior Citra Institute, Efriza, menilai demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah merupakan akumulasi dari keputusan, kebijakan, dan komunikasi politik yang buruk dari para pejabat negara.

Efriza menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut antara lain meliputi rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen, pengaturan pengecer terkait larangan penjualan gas LPG 3KG, revisi UU TNI, pemblokiran rekening “menganggur” oleh PPTK, pengambilalihan tanah oleh negara, serta kasus korupsi yang dilakukan oleh Noel sebagai pejabat negara.

“Puncaknya adalah ketidakjelasan efisiensi anggaran, sementara anggota DPR justru mendapatkan tunjangan rumah dinas dengan harga fantastis,” kata Efriza, Sabtu (30/9/2025).

Menurutnya, akumulasi masalah ini semakin kuat karena aspirasi dan kepentingan masyarakat dinilai diabaikan dan tidak menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan.

Efriza juga menyoroti bahwa masyarakat menilai kinerja DPR tidak terlihat karena tidak adanya oposisi, diperparah dengan komunikasi dan perilaku yang buruk serta kurangnya empati para legislator terhadap masyarakat.

“Kita sering melihat legislator, termasuk yang berlatar belakang artis, justru bernyanyi saat rapat bersama lembaga lain. Terakhir, mereka bahkan berjoget setelah mendapatkan anggaran tunjangan rumah dinas,” lanjutnya.

“Ketika hal ini terjadi, keadaan malah diperkeruh dengan tindakan melecehkan masyarakat, misalnya dengan menyebut masyarakat ‘tolol sedunia’,” tuturnya.

Efriza menegaskan bahwa masyarakat merasa wakil rakyatnya diam terkait kebijakan-kebijakan penting, tetapi justru menunjukkan kebanggaan dengan berjoget ketika menyangkut kepentingan pribadi. Ironisnya, ketika masyarakat memprotes, mereka justru tidak hadir atau memilih bekerja dari rumah (WFH).

“Pernyataan arogan dari keempat orang itu, bukannya menunjukkan kesadaran, malah merasa memiliki imunitas. Mereka lupa bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat,” tegas Efriza.

Efriza juga menyoroti bahwa keempat orang tersebut tidak memikirkan kesenjangan ekonomi antara wakil rakyat dan rakyat yang memilih mereka.

“Keempat orang ini adalah contoh wakil rakyat yang tidak mewakili rakyatnya. Inilah kondisi nyata ketika tidak ada oposisi, sementara rakyat terus dilukai dan dilecehkan,” pungkas Efriza.(edisi/jpnn)