KENDARI, EDISIINDONESIA.id- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, membuka Rapat Koordinasi Strategis Sektor Pertambangan dan Pengamanan Aset Daerah di Aula Inspektorat Provinsi.

Rakor yang dihadiri perwakilan pusat (KPK, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian KP), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulselbatra, Kepala Wilayah Pajak Sulselbrata, OPD Pemprov Sultra, dan Bappenda kabupaten/kota se-Sultra ini fokus pada dua pilar strategis: pengelolaan aset dan pengawasan pertambangan.

Gubernur menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan untuk melindungi kekayaan daerah demi kemakmuran masyarakat. Ia menyoroti potensi tambang logam Sultra yang luar biasa – 209 lokasi pertambangan dengan total sumber daya lebih dari 65 juta ton dan cadangan 20,96 juta ton (tertinggi di Indonesia) – serta perlunya pengelolaan yang bertanggung jawab. “Hak pengelolaan diberikan, tapi kewajiban harus ditegakkan. Transparansi dan akuntabilitas kunci pendapatan daerah yang optimal,” tegasnya.

Rakor juga membahas 16 IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan RKAB 2024-2026, mencakup komoditas strategis seperti batu gamping dan pasir kuarsa.

Contohnya, PT Ilyas Karya (2 juta m³ batuan/tahun) dan PT Citra Khusuma Sultra (1,04 juta ton batu gamping/tahun). Beberapa perusahaan juga menunjukkan kinerja positif dalam pemasaran, seperti PT Naga Mas Sultra dan PT Hangtian Nur Cahaya (427.500 ton pasir kuarsa/tahun).

Gubernur juga menyoroti isu lingkungan, khususnya 88 IPPKH seluas 43.262 hektare, dengan Kabupaten Kolaka sebagai wilayah terluas (19.202 hektare).

Ia menekankan lima kewajiban utama perusahaan tambang: kepatuhan regulasi, pembayaran pajak tepat waktu, reklamasi dan pascatambang, harmonisasi dengan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

Terkait penyelamatan aset daerah, Gubernur menyebutkan 16 bidang aset strategis yang sedang ditertibkan, sebagian besar tanah bernilai tinggi di kawasan Nanga-Nanga dan Bunga Seroja.

Gubernur menutup rakor dengan menyerukan kolaborasi multipihak untuk keseimbangan ekonomi dan penegakan hukum.

“Kita bukan mencari popularitas, tapi membangun warisan untuk masa depan Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” pungkasnya.(**)