KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tetap akan membayar utang daerah tahun 2023 ke sejumlah kontraktor atau pihak ketiga.

Akan tetapi, ia menyampaikan bahwa dalam proses pembayaran akan dilakukan secara bertahap, sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah. 

“Yang namanya utang itu tetap utang dan harus tetap dibayarkan oleh pemerintah daerah,” ujar Yusup, Sabtu (27/4/2024) di Rujab Wali Kota Kendari.

Namun, kata dia, dalam pos anggaran tahun 2024 belum dianggarkan untuk pembayaran utang daerah itu, sehingga pihaknya merencanakan pembayaran di anggaran perubahan.

Sehingga, ia berharap para pihak ini bisa bersabar menunggu tanpa harus membuat dinamika yang justru membuat kondisi kota tidak nyaman bagi masyarakat lain.

Seharusnya, para pihak ketiga ini bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah kota saat ini karena akan mengupayakan proses pembayarannya. Dimana sebelum tidak dialokasikan dalam penganggaran tahun berjalan. 

“Nanti kita akan bayarkan apakah nanti di alokasikan di anggaran perubahan atau APBD 2025, tetap harus dibayar,” ujarnya.

Sementara itu terkait tudingan bahwa ada permintaan fee 10 persen Pj Wali Kota Kendari membantahkan dan menyebut hal tersebut fitnah yang tidak berdasar.

“Bagaimana mungkin saya mau ambil fee 10 persen itu, sementara kegiatan itu dilakukan sebelum saya ada di pemerintah kota, saya di suruh bayar tahun 2024 sementara dalam pos anggaran tidak ada,” tegasnya. (**)