KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) menggelar rapat koordinasi (rakor) teknis penerapan dan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2023.

Dengan menghadirkan Monitoring dan Evaluasi SPM Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Moses Astolattee Simanjuntak dan Irban IV Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Intan Nurcahya, sebagai narasumber.

Giat ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Koltim, Andi Muh. Iqbal Tongasa, bertempat di salah satu hotel Kota Kendari, Rabu (8/11/2023).

Sekda Koltim mengatakan, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan, wajib yang berhak diperoleh setiap Warga negara secara minimal.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya yaitu, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang.

Kemudian, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.

Sekda Koltim berharap melalui rakor tersebut dapat memberikan tambahan pengetahuan tidak hanya pada OPD pengampu SPM tetapi juga bagi pimpinan OPD lain yang tidak menutup kemungkinan suatu waktu menjadi pengampu SPM.

“Berhasil tidaknya penerapan SPM ditentukan dari kinerja pimpinan pengampu SPM didalam pelaksanaan penerapannya pada masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan kepada para Kepala OPD pengampu SPM agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam melaporkan data aktual kepada tim penyusun SPM ataupun melalui system E-SPM.

“Berdasarkan undang–undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang SPM,” ujarnya.

“Semoga segala upaya dan kerja keras kita dalam rangka memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yang kita cintai ini dapat terwujud,” tambahnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Setda, Staf Ahli Setda, Kepala OPD, para kepala Bagian Setda, Kepala Bidang serta Penyusun SPM lingkup Pemkab Koltim. (**)