EDISIINDONESIA.id – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah resmi disahkan DPR menjadi undang-undang (UU) wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak.
Hal itu disampaikan Tanak merespons pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU oleh DPR pada hari ini, Kamis, 19 November 2026.
“Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan,” kata Tanak kepada RMOL, Kamis siang, 19 November 2026.
Tanak mengatakan, pihak yang tidak menerima atau keberatan terhadap ketentuan dalam UU tersebut dapat menempuh jalur hukum melalui pengujian undang-undang atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan *judicial review* ke MK,” pungkas Tanak.
Diketahui, DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi UU dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Pengesahan dilakukan setelah Puan meminta persetujuan kepada seluruh fraksi dan peserta rapat, yang kemudian menyatakan setuju. Persetujuan tersebut ditandai dengan ketukan palu pimpinan rapat.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan tingkat I RUU tersebut telah diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu, 18 November 2026. Seluruh fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk mendapatkan persetujuan akhir.
RUU Perampasan Aset telah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun sejak pertama kali bergulir pada 2008. Dalam prosesnya, Panitia Kerja (Panja) membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. (edisi/rmol)
Comment