Kejati Sultra Didesak Tuntaskan Kasus Korupsi Proyek Bandara Kolaka Utara dan Periksa Wakil Bupati

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Puluhan massa aksi menggeruduk Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (18/11/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan bandara serta mengusut sejumlah persoalan pengelolaan anggaran di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).

Dalam aksi tersebut, massa meminta Kejati Sultra tidak berlarut-larut menangani perkara yang menjadi sorotan publik. Mereka menuntut proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan tanpa pandang bulu.

Aksi yang dipimpin Dhonal selaku jenderal lapangan itu menegaskan bahwa pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan bandara tidak boleh berhenti pada pihak-pihak tertentu. Seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek harus ditelusuri.

“Pengusutan kasus ini harus mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan proyek,” tegas Dhonal dalam orasinya.

Menurut massa aksi, penanganan perkara tersebut membutuhkan keseriusan aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kesan adanya upaya melindungi pihak-pihak tertentu. Mereka juga meminta Kejati Sultra menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada masyarakat.

Tak hanya menyoroti proyek pembangunan bandara, demonstran turut mengangkat sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, terutama pada sektor pekerjaan infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa.

Massa menilai berbagai temuan tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan keuangan negara.

Sorotan paling tajam diarahkan kepada Wakil Bupati Kolaka Utara yang disebut menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Massa secara khusus mendesak Kepala Kejati Sultra memanggil dan memeriksa yang bersangkutan guna mengklarifikasi serta menelusuri proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pemerintah daerah.

Desakan tersebut menjadi bagian dari tuntutan agar aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa aspek teknis pelaksanaan proyek, tetapi juga menelusuri proses pengambilan keputusan anggaran dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan di dalamnya.

Bagi massa aksi, transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal mendasar yang harus dijamin. Setiap indikasi penyimpangan, menurut mereka, perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan profesional.

Meski demikian, temuan BPK tidak serta-merta dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Temuan tersebut tetap membutuhkan pendalaman dan pembuktian oleh aparat berwenang, termasuk untuk memastikan ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum maupun kerugian keuangan negara.

Karena itu, tuntutan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Kolaka Utara harus ditempatkan dalam koridor penegakan hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Wakil Bupati Kolaka Utara mengenai desakan massa aksi tersebut.

Publik kini menanti respons Kejati Sultra, terutama terkait sejauh mana perkembangan pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan bandara serta tindak lanjut atas berbagai temuan pengelolaan anggaran di Kabupaten Kolaka Utara. (**)

Comment