EDISIINDONESIA.id– Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid atau yang akrab disapa Gus Jazil, menegaskan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Listyo Sigit Prabowo harus berjalan sesuai aturan dan prinsip hierarki kepangkatan di lingkungan Polri.
Gus Jazil menjelaskan, terduga pelanggar masih berstatus anggota aktif Polri dengan pangkat jenderal bintang empat. Oleh karena itu, susunan majelis sidang tidak boleh disusun sembarangan. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, ketua majelis wajib memiliki pangkat dan jabatan yang lebih tinggi atau setidaknya setara dengan terduga pelanggar.
“Tidak lazim seorang jenderal bintang empat disidang oleh pejabat yang pangkatnya lebih rendah. Dalam organisasi Polri, atasan memeriksa bawahan, bukan sebaliknya. Kalau yang memimpin sidang justru berpangkat lebih rendah, ini berpotensi membalikkan hierarki dan merusak legitimasi prosesnya,” ujar Gus Jazil di Jakarta, Senin kemarin.
Karena jumlah jenderal bintang empat yang masih aktif sangat terbatas, penentuan ketua majelis harus mempertimbangkan kesetaraan pangkat sekaligus independensi agar prosesnya dipercaya publik.
“Pilihan yang jelas: Kapolri sendiri yang memimpin, atau menunjuk pejabat lain berpangkat setara dan memenuhi syarat independensi. Jangan sampai sejak awal komposisinya sudah bermasalah, lalu putusannya pun diragukan,” tegasnya.
Gus Jazil juga mengingatkan agar sidang etik tidak dijadikan cara untuk mengaburkan atau menghentikan proses pidana dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ke Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini, katanya, memiliki dimensi hukum yang jauh lebih luas daripada sekadar pelanggaran kode etik.
“Kalau benar ada penyadapan tanpa prosedur hukum, ini bukan soal etik saja. Harus ditelusuri siapa yang memerintahkan, melaksanakan, mengetahui, sampai siapa yang menghilangkan jejak digitalnya. Semua harus dipertanggungjawabkan sesuai perannya,”* katanya.
Agar penanganan kasus ini berjalan transparan dan tuntas, Gus Jazil menyampaikan tiga hal penting:
Sidang etik dan proses pidana adalah dua hal yang berbeda dan harus berjalan beriringan. Pemeriksaan etik tidak boleh menghalangi pengungkapan tindak pidana.
“Jangan sampai masalah sebesar ini selesai hanya dengan sanksi etik. Kalau ada dugaan pidana, proses hukumnya harus terus berjalan sampai terang siapa yang bertanggung jawab.”
Gus Jazil mengapresiasi keberanian petugas internal yang melaporkan dugaan penyimpangan ini ke Bareskrim pada 30 Oktober 2026. Negara wajib melindunginya tidak boleh ada intimidasi, mutasi yang menghukum, apalagi kriminalisasi terhadap pelapor.
Pemerintah didesak segera menyusun undang-undang penyadapan yang lengkap. Aturannya harus mencakup mekanisme izin melalui penetapan pengadilan serta pengawasan independen terhadap teknologi yang digunakan aparat penegak hukum.(edisi/rmol)
Comment