Anggota Exco PSSI Endri Erawan Dipanggil KPK

EDISIINDONESIA.id— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI sekaligus Direktur Utama PT Alamjaya Barapratama, Endri Erawan, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemeriksaan ini berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain Endri Erawan, tim penyidik juga memanggil dua saksi lain, yaitu Yospita Feronika BR Ginting (Staf Bagian Keuangan PT Alamjaya Barapratama) dan Dwi Wachyu Noor Afiah (Direktur PT Lembuswana Perkasa).

Perkara ini bermula pada September 2017, saat KPK menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka atas dugaan menerima suap sebesar Rp6 miliar terkait penerbitan izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar, pada periode 2010. Saat proses persidangan, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Rita pada Juli 2018. Majelis hakim memutuskan Rita terbukti menerima suap Rp6 miliar dan gratifikasi senilai Rp110,7 miliar.

KPK kemudian memperluas penyidikan ke dugaan TPPU. Pada Januari 2018, Rita ditetapkan kembali sebagai tersangka bersama Khairudin. KPK menduga keduanya menguasai aset hasil kejahatan sekitar Rp436 miliar, yang digunakan untuk membeli kendaraan, tanah, bangunan, hingga barang mewah. Penyidik berhasil menyita aset senilai lebih dari Rp476 miliar, termasuk 91 kendaraan, lima bidang tanah dan bangunan, serta puluhan barang mewah.

Selain izin perkebunan, terungkap bahwa selama menjabat, Rita menerbitkan lebih dari 100 izin pertambangan batubara. Dari setiap izin yang diterbitkan, ia diduga meminta kompensasi sebesar 3,5–5 Dolar AS per metrik ton batubara yang diproduksi.

Uang tersebut diduga mengalir melalui sejumlah perusahaan, termasuk PT Bara Kumala Sakti (BKS), dan selanjutnya diteruskan ke pihak-pihak lain yang juga sedang ditelusuri KPK.

Rita Widyasari telah bebas dari Lapas Perempuan Tangerang pada Agustus 2025 setelah menjalani masa pidana. Namun, proses hukum terkait pengembangan kasus TPPU tidak berhenti.

KPK justru semakin memperlebar penyidikan dengan menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka pada Februari 2026, yaitu PT Alamjaya Barapratama, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga menjadi sarana penampung dana gratifikasi dalam perkara ini.

Pemanggilan Endri Erawan hari ini menjadi langkah penting untuk mengungkap lebih jauh jejak aliran dana dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan korupsi yang melibatkan puluhan miliar hingga ratusan miliar rupiah ini.(edisi/rmol)

Comment