Terkuak di Persidangan! Jaksa Pengacara Negara Sebut SK IUP PT CSM 475 Hektare Cacat Prosedur dan Substansi

KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Persidangan lanjutan perkara dugaan laporan palsu yang melibatkan Direktur PT Golden Anugrah Nusantara (GAN) di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (18/11/2026), mengungkap sejumlah fakta penting terkait polemik penerbitan Surat Keputusan (SK) pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Citra Silika Mallawa (CSM) seluas 475 hektare.

Dalam persidangan tersebut, mantan Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra), Joni Fajar, membeberkan adanya persoalan administratif dan dugaan ketidaksesuaian dokumen yang menjadi dasar penerbitan SK pengaktifan IUP-OP perusahaan tersebut.

Di hadapan majelis hakim, Joni menjelaskan bahwa DPMPTSP Sultra sebelumnya menerima surat tembusan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara terkait koreksi luas wilayah IUP PT CSM.

Menindaklanjuti surat tersebut, pihaknya kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra atas arahan pimpinan.

“Dalam pertemuan itu, kami membahas proses penerbitan SK dari PTSP. Dari hasil rapat tersebut, kami memutuskan untuk meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra selaku Jaksa Pengacara Negara,” ungkap Joni dalam persidangan.

Joni juga mengungkapkan bahwa proses tersebut melibatkan tujuh orang tim dari Kejati Sultra yang melakukan penelitian terhadap dokumen sekaligus memberikan pendapat hukum mengenai penerbitan SK pengaktifan IUP-OP PT CSM.

Fakta yang paling mencolok terungkap ketika Joni membacakan kesimpulan hasil penelitian dokumen dan analisis yuridis Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Dalam kesimpulan tersebut, SK Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sultra Nomor 651/DPM.PTSP/XI/2020 tertanggal 4 November 2020 tentang Pengaktifan IUP-OP PT CSM seluas 475 hektare dinyatakan memiliki cacat prosedural dan cacat substansi.

Bahkan, keputusan tersebut dinilai tidak memenuhi sejumlah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan analisis tersebut, SK pengaktifan IUP-OP PT CSM dinilai masuk dalam kategori keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan.

Kesimpulan JPN itu juga menegaskan bahwa pembatalan keputusan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, atasan pejabat yang bersangkutan, atau berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) undang-undang tersebut.

Dalam hal ini, pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pembatalan adalah Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sultra selaku pejabat penerbit SK.

Tak berhenti di situ, hasil analisis hukum tersebut merekomendasikan agar diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip AUPB.

JPN juga mengingatkan Kepala Dinas PMPTSP dan Kepala Dinas ESDM Sultra agar segera mengambil langkah konkret terhadap SK pengaktifan IUP-OP PT CSM tersebut guna menghindari konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana.

Peringatan itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, dokumen yang dijadikan dasar penerbitan SK pengaktifan IUP-OP seluas 475 hektare tersebut diduga kuat mengandung persoalan serius, bahkan terindikasi mengalami manipulasi atau pemalsuan.

Dalam persidangan, Joni membeberkan dua dokumen penting yang menjadi dasar penilaian tersebut. Pertama, Surat Kepala DPMPTSP Kabupaten Kolaka Utara Nomor 503/113/2020 tertanggal 16 November 2020 tentang verifikasi IUP PT CSM.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa IUP-OP PT CSM berdasarkan SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tertanggal 14 Maret 2011 hanya memiliki luas wilayah 20 hektare, bukan 475 hektare sebagaimana tercantum dalam SK pengaktifan yang diterbitkan DPMPTSP Sultra.

Kedua, Surat Bupati Kolaka Utara Nomor 067/277/2021 tertanggal 13 September 2021 perihal pemberitahuan dan koreksi terhadap IUP-OP PT CSM.

Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan bahwa SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tertanggal 14 Maret 2011 telah diduplikasi dan dipalsukan.

Perbedaan luas wilayah yang sangat mencolok, dari 20 hektare menjadi 475 hektare, menjadi persoalan mendasar yang perlu ditelusuri lebih jauh. Sebab, terdapat selisih 455 hektare antara luas IUP yang tercatat dalam verifikasi Pemkab Kolaka Utara dan luas yang kemudian diaktifkan melalui keputusan DPMPTSP Sultra.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini membuka pertanyaan serius mengenai proses penerbitan SK pengaktifan IUP-OP PT CSM, termasuk keabsahan dokumen yang menjadi landasan administratifnya.

Keterangan Joni beserta hasil analisis hukum JPN tersebut menjadi bagian penting dalam mengurai polemik perizinan pertambangan PT CSM yang kini turut terungkap dalam proses persidangan di PN Kendari. (**)

Comment