KOLUT, EDISIINDONESIA.id – Dugaan penggunaan material tambang tanpa legalitas dalam proyek pengaspalan jalan di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai mencuat.
Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB) Sultra menyoroti aktivitas pengambilan pasir dan batu (sirtu) dari aliran Sungai Ranteangin, Desa Landolia, Kecamatan Ranteangin, yang diduga menjadi sumber material untuk pekerjaan infrastruktur jalan bersumber dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan dilaksanakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sultra.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut asal-usul material proyek. APIB mempertanyakan legalitas aktivitas pengambilannya, termasuk apakah kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan perizinan pertambangan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
Ketua APIB Sultra, Sapri Dona, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran dan pengecekan langsung di lokasi proyek. Dari hasil investigasi tersebut, APIB menduga material sirtu yang digunakan dalam pekerjaan jalan diambil langsung dari aliran Sungai Ranteangin, kemudian ditampung di Desa Landolia.
“Kami sudah melakukan pengecekan di lokasi proyek jalan itu. Ternyata material yang digunakan berasal dari sungai di daerah itu. Setahu saya, itu bukan pertambangan galian C, hanya digali untuk kebutuhan proyek jalan saja. Padahal ini proyek pemerintah yang seharusnya menggunakan material dengan legalitas yang jelas,” ungkap Sapri Dona kepada awak media, Selasa (17/11/2026).
Menurut Sapri, alasan pengambilan material untuk memenuhi kebutuhan proyek pemerintah tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk memenuhi aspek legalitas. Sumber material, proses pengambilan, hingga distribusinya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Atas dasar itu, APIB Sultra telah melayangkan laporan kepada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Kolaka Utara. Mereka meminta kepolisian menelusuri aktivitas pengambilan material di Sungai Ranteangin dan memastikan apakah kegiatan tersebut memiliki dasar perizinan yang sah.
Ada sejumlah aspek yang secara khusus diminta untuk diperiksa, mulai dari status perizinan, kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga legalitas kegiatan produksi, pengangkutan, dan penjualan material.
APIB juga mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif. Kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan aktivitas nyata di lapangan harus menjadi bagian dari penyelidikan, termasuk menelusuri pihak yang mengambil, menampung, serta memasok material tersebut ke proyek jalan.
“Iya benar, kami sudah menyurat ke Tipidter Polres Kolut. Pantauan kami, jika sumber materialnya berasal dari kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan, tentu hal tersebut tidak sesuai aturan,” tegas Sapri.
Ia berharap kepolisian segera melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran. Bahkan, aktivitas pengambilan material tersebut diminta dihentikan sementara jika hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan legalitas.
Bagi APIB, persoalan ini juga menyangkut potensi kerusakan lingkungan. Pengambilan material galian C yang tidak terkendali di kawasan sungai dinilai dapat memicu erosi, mengubah bentang alam, meningkatkan risiko longsor, serta mengganggu keseimbangan ekosistem sungai.
Sementara itu, Humas Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kendari, Rahmat Sanusi, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait dugaan aktivitas pengambilan material di Sungai Ranteangin, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. (**)
Comment