BOMBANA, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Kick of Meeting Penyusunan Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2024 di Auditorium Tanduale Kantor Bupati Bombana, Rabu (27/9/2023).

Kick of Meeting menghadirkan narasumber Kabid Perencanaan Makro Bappeda Sultra Hasrullah MSi dan akademisi Universitas Halu Oleo Dr Syamsir Nur, dan diikuti oleh sejumlah OPD, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta undangan lainnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Drs Man Arfa menyampaikan, kegiatan Kick Of Meeteng Penyusunan Rencana Awal RPJPD ini digelar untuk menjawab isu-isu serta beberapa hal yang berpotensi dapat menurunkan nilai pengembangan daerah kearah negatif.

Pasalnya, RPJPD Bombana nantinya akan difokuskan pada kemajuan daerah 20 tahun kedepan.

“Sehingga pentingnya menyusun RPJPD ini dengan maksimal sebagai langkah awal menuju cita-cita bersama,” ujar Man Arfa.

Untuk itu, Pemkab Bimbana berharap seluruh stakeholder dapat partisipasi dalam upaya-upaya memajukan daerah. Sehingga, kedepan Kabupaten Bombana menjadi salah satu daerah yang maju di segala sektor dan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kabid Perencanaan Makro Bappeda Sultra Hasrullah dalam materinya menyampaikan tata cara penyusunan dan sinkronisasi RPJPD serta regulasi yang mengatur.

“Dalam menunjang pembangunan daerah, pada prinsipnya RPJPD disusun mengarah pada strategis pembangunan nasional 20 tahun kedepan,” kata Hasrullah.

Sementara itu, Dr Syamsir Nur dalam materinya menyampaikan perspektif perencanaan pembangunan daerah dari masa lalu ke masa depan.

“Pada perspektif masa lalu yaitu apa yang telah dicapai, apa yang telah dilakukan, berapa anggaran yang telah digunakan, dan apa masalah yang masih dihadapi. Sedangkan dari perspektif masa depan yaitu terkait apa yang akan dicapai, apa yang akan dilakukan, berapa anggaran yang dibutuhkan, serta solusi apa yang ditawarkan,” jelas Syamsir.

Local Expert Kemenkeu RI wilayah Sultra ini juga menyampaikan sejumlah masalah dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. Diantaranya, perubahan struktur ekonomi melambat dan pertumbuhan yang terjadi belum berkualitas.

Kemudian, produkstivitas sektor pertanian rendah, regenerasi, idustrialisasi, hilirisasi, diversifikasi, hingga ekspansi perdagangan sektor pertanian. Selanjutnya terkait ketahanan pangan dan trend perubahan kondisi demogeafi.

Tantangan dalam pembangunan daerah lainnya, sambung Syamsir, yaitu perubahan perilaku bisnis dan konsumen akibat disrupsi teknologi atau digitalisasi ekonomi, ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, serta kualidas sumber daya manusia.

“Selanjutnya terkait pemanfaatan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan yang meliputi disparitas pendapatan, daya beli, dan kemiskinan ekstrim,” sebutnya.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) kendari ini menambahkan, disamping permasalahan dan tantangan yang ada, terdapat pula sejumlah isu strategis permasalahan pembangunan baik yang berasal dari kebijakan nasional maupun kondisi global akan berpengaruh bagi daerah di masa mendatang.

Isu strategis tersebut diantaranya, keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Kemudian integrasi kawasan ekonomi Asia yang berimplikasi pada pasar, produksi, daya saing ekonomi, maupun UMKM.

Selanjutnya isu terkait perubahan iklim, krisis energi, krisis pangan dan krisis (bencana) lingkungan, serta integrasi ekonomi domestik (keterkaitan ekonomi antar wilayah).

“Isu trategis lainnya adalah transformasi sosial ekonomi dan tata kelola pemerintahan pusat, dan juga arah pembangunan wilayah di tingkat provinsi,” jelas Syamsir. (*)