KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Yusrianto resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI, Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. H. Yussuf Solichien, bertempat di Anjungan Teluk Kendari, Jum’at (25/8/2023) sore.

Ketua DPD HNSI Sultra, Yusrianto mengatakan bahwa selanjutnya ia akan melakukan upgrading, dalam hal pemberian pengetahuan atau pemahaman terkait bagaimana agar gerak langkah HNSI, baik tingkat DPD maupun DPC ke depannya bisa satu visi dengan masyarakat.

Karena kata dia, pengurus HNSI berasal dari berbagai latar belakang. Jika pihaknya tidak melakukan upgrading atau pembekalan kepada pengurus maka bisa saja arah dan tujuan dari organisasi tersebut bisa berbeda.

“Makanya, pengurus ini sebelum melangkah membangun program kedepan, kita harus dulu semacam pembekalan kepada pengurus baik itu DPD maupun DPC,” bebernya.

Ke depannya, pihaknya juga akan melakukan kolaborasi dengan semua pemangku kebijakan, untuk menginventarisasi terkait potensi hasil laut Sultra yang sangat banyak, namun masih banyak masyarakat yang kondisi ekonominya masih rendah.

“Saat ini ada banyak hal-hal yang menjadi persoalan nelayan, salah satunya yaitu kurangnya lemari pendingin ikan. Makanya, dengan adanya HNSI ini kita mendorong nanti di setiap kabupaten kota, bagaimana bisa daerah ini untuk menyiapkannya,” jelasnya.

“Juga perlu dibangun infrastruktur, termasuk diantaranya tempat lelang ikan atau pelabuhan perikanan. Jadi ternyata di Sultra itu baru 4 dari tempat lelang dari semua daerah (17 kabupaten kota se Sultra),” tambahnya.

Tempat sama, Ketum DPP HNSI Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. H. Yussuf Solichien mengatakan bahwa HNSI hadir untuk bagaimana meningkatkan pendapatan, taraf hidup, serta kesejahteraan nelayan.

Ia berpesan kepada seluruh pengurus DPD HNSI Sultra yang baru dilantik, untuk segera mendata ulang jumlah nelayan yang ada di Provinsi Sultra.

“Kemudian juga berapa kapal ikan yang ada, baik kapal yang berukuran 5 sampai 10 GT, 10 sampai 20 GT dan berapa kapal 20 sampai 30 GT. Sehingga program-programnya nanti bisa tepat guna, tepat waktu, dan tempat sasaran,” ungkapnya.

Kata dia, yang menjadi masalah klasik bagi nelayan yaitu masalah BBM, permodalan, pendidikan kesehatan dan Perumahan. Sehingga ia meminta agar DPD HNSI Sultra bisa membangun kerjasama dengan pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

“Kedepan dengan adanya HNSI yang sudah kita pompa semangatnya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kita harapankan bisa bekerja dengan baik dan mengabdi seutuhnya untuk kepentingan nelayan,” harapnya.

Sementara itu, Sekjen DPP HNSI Lidya Assegaf, berharap pengurus baru HNSI Sultra bisa membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah, sehingga program-program maupun kebijakan-kebijakan bisa difasilitasi, dimediasi dan disosialisasikan dengan masyarakat nelayan melalui wadah HNSI.

“Begitupun sebaliknya, persoalan-persoalan yang ada di nelayan ini, melalui HNSI kita harapkan bisa menyuarakan dan mencari solusi-solusi konkrit dengan pemerintah,” ujarnya.

Ia melihat bahwa, kepemimpinan baru DPD HNSI Sultra mempunyai energi besar. Sehingga, ia sangat yakin kepengurusan baru tersebut akan menghasilkan karya-karya konkrit yang akan dijalankan.

“Karena kita lihat mulai dari penyiapan Musda, kemudian tim-tim yang dilibatkan dari berbagai latar belakang, sehingga bisa menjadi penguatan di HMSI itu sendiri kedepan,” ungkapnya.

Menurutnya, suatu lembaga khususnya HNSI bisa kuat jika pengurus-pengurusnya mempunyai kompetensi dan mau bekerja ikhlas untuk memajukan sektor perikanan khususnya di Provinsi Sultra.

“Kemudian juga harus ada program-program kerja yang jelas. Serta membangun sinergi dengan berbagai stakeholder yang ada di Sultra,” pungkasnya. (**)