EDISIINDONESIA.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026).
Regulasi ini mengatur tujuh kategori tindak pidana yang dapat menjadi dasar penerapan mekanisme perampasan aset, dengan korupsi sebagai salah satu fokus utamanya. Selain korupsi, terdapat enam kategori tindak pidana lain yang masuk dalam cakupan aturan tersebut.
Jenis kejahatan itu meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan dengan karakteristik tertentu.
Cakupan tersebut merupakan hasil pembahasan DPR bersama pemerintah. Sebelumnya, terdapat 13 kriteria tindak pidana lainnya di luar korupsi yang dipertimbangkan untuk masuk dalam regulasi.
Namun, jumlahnya kemudian dipersempit menjadi enam kategori agar penerapan mekanisme perampasan aset memiliki batas yang lebih jelas dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman menjelaskan pengaturan tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan masyarakat.
Berikut ini tujuh kategori tindak pidana yang masuk dalam cakupan UU Perampasan Aset.
Daftar 7 Tindak Pidana dalam UU Perampasan Aset
UU Perampasan Aset mengatur mekanisme penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan enam kategori kejahatan lainnya. Pembatasan jenis tindak pidana tersebut menjadi salah satu hasil penting pembahasan DPR bersama pemerintah.
Berikut ini perincian tujuh kategori tindak pidana yang menjadi cakupan regulasi tersebut.
1. Tindak pidana korupsi
Tindak pidana korupsi menjadi salah satu fokus utama UU Perampasan Aset. Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat upaya penegakan hukum, khususnya dalam menelusuri dan memulihkan aset yang berkaitan dengan hasil kejahatan korupsi.
Penanganan aset menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Proses hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup upaya mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana sesuai ketentuan hukum. Dengan mekanisme tersebut, pemulihan kerugian negara diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika
Kejahatan di bidang narkotika dan psikotropika juga masuk dalam cakupan UU Perampasan Aset. Aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut dapat menjadi objek penanganan melalui mekanisme perampasan sesuai ketentuan undang-undang.
Kategori ini merupakan salah satu dari enam jenis tindak pidana tambahan yang disepakati DPR dan pemerintah untuk masuk dalam ruang lingkup regulasi.
3. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme
UU Perampasan Aset turut mencakup tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme. Pengaturan ini menjangkau aset yang berkaitan dengan aktivitas terorisme, termasuk dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut.
Penanganan aset menjadi salah satu upaya untuk memutus dukungan finansial terhadap tindak pidana terorisme. Dengan masuknya kategori ini, aset yang memiliki keterkaitan dengan terorisme maupun pendanaannya dapat ditangani melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang.
4. Tindak pidana penyelundupan manusia
Penyelundupan manusia menjadi kategori berikutnya yang masuk dalam cakupan UU Perampasan Aset. Kejahatan ini termasuk dalam enam jenis tindak pidana lainnya yang disepakati DPR dan pemerintah.
Aset yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia dapat ditangani melalui mekanisme perampasan berdasarkan ketentuan hukum. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana selain korupsi.
5. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
Kategori kelima mencakup tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Jenis kejahatan ini masuk dalam daftar tindak pidana yang disepakati DPR bersama pemerintah untuk menjadi sasaran mekanisme perampasan aset.
Aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut dapat ditangani sesuai ketentuan dalam undang-undang. Pengaturannya juga menjadi bagian dari upaya penanganan kejahatan yang berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap keamanan masyarakat.
6. Tindak pidana perdagangan orang
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga termasuk dalam cakupan UU Perampasan Aset. Kejahatan ini menjadi salah satu kategori yang secara khusus dimasukkan dalam daftar tindak pidana lainnya di luar korupsi.
Melalui regulasi tersebut, aset yang berkaitan dengan TPPO dapat menjadi objek penanganan dan perampasan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pengaturan ini diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum sekaligus mendukung pemulihan hak pihak yang menjadi korban perdagangan orang.
7. Penipuan dan penggelapan dengan karakteristik tertentu
Kategori terakhir mencakup tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Ketentuan ini memiliki batasan khusus sehingga tidak semua kasus penipuan dan penggelapan otomatis masuk dalam cakupan UU Perampasan Aset. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi adalah penipuan investasi atau investasi bodong.
Kasus semacam ini kerap menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, sementara pemulihan dana korban tidak selalu berjalan optimal. Habiburokhman menjelaskan aspirasi korban investasi bodong menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.
Oleh karena itu, pengaturan kategori ini diarahkan pada kejahatan yang memiliki karakteristik tertentu, terutama penggunaan teknologi informasi dan dampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Pembatasan ruang lingkup tindak pidana menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. DPR bersama pemerintah sebelumnya mengkaji 13 kriteria tindak pidana lainnya di luar korupsi yang berpotensi masuk dalam regulasi.
Namun, setelah melalui pembahasan di Komisi III DPR dan Panitia Kerja (Panja), cakupan tersebut dipersempit menjadi enam kategori tindak pidana tambahan.
Habiburokhman, mengatakan penyederhanaan dilakukan agar mekanisme perampasan aset tetap proporsional dan tidak memberikan ruang kewenangan yang terlalu luas kepada aparat penegak hukum.
Pembatasan tersebut juga mempertimbangkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power. Menurut Habiburokhman, ruang lingkup tindak pidana perlu dirumuskan secara jelas agar penerapan aturan tidak melampaui tujuan pembentukannya.
Selain mencegah penyalahgunaan kewenangan, pembahasan RUU Perampasan Aset turut memperhatikan aspirasi korban tindak pidana, terutama mereka yang mengalami kerugian akibat investasi bodong.
Sejumlah korban investasi palsu sebelumnya mendatangi Komisi III DPR RI untuk menyampaikan harapan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada pihak yang dirugikan.
Habiburokhman menjelaskan, masyarakat menginginkan aset yang berhasil dirampas tidak selalu harus terlebih dahulu masuk ke kas negara. Aset tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban sesuai ketentuan hukum.
Dengan pengaturan tersebut, UU Perampasan Aset diharapkan tidak hanya memperkuat upaya pemberantasan kejahatan, tetapi juga memberikan ruang pemulihan bagi negara dan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. (edisi/bs)
Comment