EDISIINDONESIA.id – Hashim Djojohadikusumo menjadi perbincangan setelah beredar daftar yang mengaitkannya dengan 26 jabatan di pemerintahan, organisasi, partai politik, yayasan, hingga perusahaan.
Daftar tersebut menarik perhatian karena Hashim merupakan adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus pengusaha yang memiliki sejumlah posisi strategis di luar pemerintahan.
Namun, angka 26 itu perlu dibaca secara hati-hati. Tidak seluruh posisi dalam daftar tersebut merupakan jabatan pemerintahan, dan tidak semuanya dapat dipastikan masih aktif diemban Hashim hingga November 2026. Sejumlah posisi juga memiliki karakter berbeda, mulai dari jabatan struktural, penasihat, pembina, hingga pendiri organisasi.
Berdasarkan daftar yang beredar, posisi Hashim dapat dikelompokkan ke dalam lima bidang, yakni pemerintahan, organisasi profesi dan kemasyarakatan, politik, yayasan atau kegiatan sosial, serta dunia usaha. Berikut rincian 26 posisi yang dikaitkan dengan namanya.
– Jabatan di pemerintahan
1. Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi.
2. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.
3. Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
4. Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya.
– Organisasi profesi dan kemasyarakatan
5. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
6. Ketua Umum Asosiasi Biochar Indonesia Internasional (ABII).
7. Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).
8. Anggota Dewan Pengawas Indonesian Petroleum Association (IPA).
9. Ketua Penasihat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI).
– Organisasi politik dan kemasyarakatan
10. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
11. Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA).
12. Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara (GEMA SADHANA).
13. Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS).
14. Ketua Dewan Kehormatan Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI).
15. Ketua Dewan Kehormatan Rembuk Pemuda.
16. Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI).
17. Anggota Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
18. Anggota Dewan Penasihat Prasasti Center for Policy Studies.
– Yayasan dan kegiatan sosial
19. Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
20. Anggota Pembina Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN).
21. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pahlawan Harapan Sejahtera Indonesia Emas (PHSI).
22. Ketua Pembina Yayasan Wadah Titian Harapan.
23. Ketua Pengurus Yayasan Arsari Djojohadikusumo.
24. Pembina Yayasan Prabu Center Kosong Delapan.
– Dunia usaha
25. Pendiri dan Chairman Arsari Group.
26. Komisaris Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).
Dari kelompok pemerintahan, beberapa posisi Hashim memiliki dasar penugasan yang dapat ditelusuri. Ia mulai menjalankan peran sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi pada akhir Oktober 2024, ketika Prabowo menunjuknya untuk mewakili Indonesia dalam agenda perubahan iklim internasional. Hashim juga tercatat sebagai Ketua Satgas Perumahan sejak 2024.
Selain itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pernah menyampaikan penunjukan Hashim sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengangkat Hashim sebagai Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya untuk masa jabatan lima tahun melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 78/P/2025.
Di luar jabatan pemerintahan, sejumlah posisi Hashim juga tercatat dalam struktur organisasi. Namanya, antara lain, dikaitkan dengan Kadin Indonesia, ABII, Indonesian Petroleum Association, APPMBGI, serta sejumlah organisasi politik dan kemasyarakatan. Namun, pencantuman nama dalam daftar yang beredar tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh posisi tersebut masih aktif pada periode yang sama.
Salah satu contoh yang perlu diperiksa adalah posisi Ketua Dewan Penasihat METI. Direktori kepengurusan organisasi tersebut untuk periode 2025–2028 tidak mencantumkan nama Hashim dalam struktur yang dipublikasikan. Sejumlah posisi lain di FORMAS, INTI, HKTI, Rembuk Pemuda, dan Prasasti Center for Policy Studies juga memerlukan dokumen kepengurusan terbaru untuk memastikan jabatan serta masa berlakunya.
Perubahan paling jelas terdapat pada posisi Hashim di PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI). Hashim menyampaikan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama melalui surat tertanggal 29 September 2026. Perusahaan kemudian menyetujui pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 21 Oktober 2026 dan menetapkan Fadel Muhammad sebagai penggantinya.
Dengan demikian, daftar 26 jabatan tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai 26 posisi aktif yang dipegang Hashim secara bersamaan. Sebagian memiliki dasar pengangkatan atau struktur organisasi yang dapat ditelusuri, sementara sebagian lainnya masih membutuhkan konfirmasi mengenai masa jabatan dan status terkini.
Kepemilikan berbagai posisi tersebut tetap menarik untuk dicermati, terutama ketika sebagian di antaranya berkaitan dengan kebijakan publik, sektor energi, konservasi, perumahan, dan dunia usaha. Namun, penilaian mengenai pengaruh maupun potensi benturan kepentingan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kewenangan, hubungan kelembagaan, serta aktivitas bisnis yang terkait. Daftar jabatan semata belum cukup untuk membuktikan adanya konflik kepentingan. (edisi/afu)
Comment