EDISIINDONESIA.id – Wacana pengisian kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan sejumlah nama. Salah satu figur yang disebut berpeluang menduduki posisi RI-2 adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan konsekuensi politik jika memilih Dasco sebagai wakil presiden.
Menurut Mahfud, Dasco memiliki posisi strategis dalam menjaga komunikasi politik dan mengatur orkestrasi kekuatan partai-partai di DPR. Perpindahannya dari parlemen ke pemerintahan berpotensi membuat Prabowo kehilangan salah satu figur penting yang selama ini berperan mengonsolidasikan dukungan politik di Senayan.
“Kalau Pak Dasco masuk ke wapres, memang orkestrasi politik yang ada di DPR itu akan melemah,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary di kanal YouTube, Selasa (17/11/2026).
Mahfud mengakui Dasco maupun Menteri Luar Negeri Sugiono merupakan figur yang memiliki kualitas. Keduanya dinilai memiliki kapasitas untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahan.
Namun, menurut dia, persoalan Dasco tidak bisa dilihat semata-mata dari kelayakannya menjadi wakil presiden. Ada peran politik di DPR yang juga harus diperhitungkan.
Selama ini, Dasco menjadi salah satu figur sentral dalam komunikasi politik antarkekuatan di parlemen. Kemampuannya membangun koordinasi dan menjaga hubungan dengan berbagai fraksi menjadi modal penting bagi pemerintah dalam mengawal agenda-agenda politik dan legislasi.
Jika Dasco meninggalkan DPR, pemerintah berpotensi menghadapi tantangan dalam mempertahankan orkestrasi politik yang sudah terbangun. Apalagi, dukungan parlemen menjadi salah satu faktor penting bagi kelancaran pemerintahan Prabowo.
Di sisi lain, Mahfud mengingatkan agar pergantian wakil presiden tidak dipandang sebagai solusi utama untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Menurut dia, keberadaan wakil presiden bukan faktor paling menentukan dalam keberhasilan sebuah pemerintahan. Hal yang jauh lebih mendesak adalah pembenahan kinerja kabinet dan kualitas pengambilan kebijakan.
Dengan kata lain, persoalan pemerintahan Prabowo tidak otomatis selesai hanya dengan menunjuk figur baru untuk mendampingi presiden.
Mahfud menilai, pemerintah perlu lebih serius memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan jajaran kabinet mampu menerjemahkan program presiden menjadi hasil nyata.
Ia juga menyoroti pentingnya mengakhiri kegaduhan politik yang berpotensi mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan.
Mahfud menyebut tiga tahun ke depan sebagai momentum bagi Prabowo untuk membenahi kinerja pemerintahan sekaligus memperbaiki berbagai persoalan yang muncul selama masa kepemimpinannya.
Pandangan Mahfud tersebut sekaligus memberikan catatan bagi Prabowo dalam menentukan pengganti Gibran. Memilih wakil presiden bukan sekadar mencari figur yang memiliki kapasitas, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan politik dan efektivitas pemerintahan.
Sebab, jika sosok yang selama ini menjadi penghubung kekuatan politik di DPR justru ditarik ke kursi wakil presiden, pemerintah berisiko kehilangan salah satu instrumen penting untuk menjaga dukungan parlemen. (edisi/fajar)
Comment