MUBAR, EDISIINDONESIA.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Muna Barat mulai mematangkan tahapan verifikasi administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2026.

Melalui rapat pra-verifikasi yang dijadwalkan Selasa (10/11/2026), Kesbangpol mengundang bendahara dari delapan partai politik untuk melakukan koordinasi sekaligus pemeriksaan awal terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan bantuan keuangan.

Kepala Badan Kesbangpol Muna Barat, La Ode Tibolo, mengatakan tahapan pra-verifikasi merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh partai politik memenuhi persyaratan administrasi sebelum memasuki proses verifikasi.

“Pra-verifikasi ini kita lakukan untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi partai politik sudah terpenuhi. Kami ingin proses pengajuan bantuan keuangan tahun 2026 berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar La Ode Tibolo.

Adapun delapan partai politik yang diundang yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Tibolo menjelaskan, pemeriksaan administrasi tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan kesesuaian persyaratan dengan regulasi yang mengatur bantuan keuangan partai politik.

“Kami berharap masing-masing partai politik dapat menyiapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Jika masih ada kekurangan, tentu bisa segera diperbaiki sehingga tidak menghambat proses verifikasi selanjutnya,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari keuangan negara harus dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan.

“Yang paling penting adalah bagaimana bantuan ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya. Administrasi harus tertib, penggunaan anggaran harus jelas, dan laporan pertanggungjawaban harus sesuai aturan,” tegas Tibolo.

Selain melibatkan delapan partai politik, Kesbangpol juga mengundang unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah, BKAD, Inspektorat, dan KPU Kabupaten Muna Barat untuk mengikuti tahapan verifikasi.

Berdasarkan Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 100.3.3.2/169/2026 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Muna Barat Tahun 2026, Kepala Badan Kesbangpol ditetapkan sebagai ketua tim verifikasi.

Adapun dokumen yang diperiksa meliputi susunan kepengurusan partai politik, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara dari KPU, rekening kas umum partai politik, rencana penggunaan dana bantuan, laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan tahun anggaran sebelumnya, serta surat pernyataan pertanggungjawaban.

Melalui tahapan ini, Kesbangpol Muna Barat berupaya memastikan proses pengajuan bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai regulasi, sekaligus mendorong tata kelola keuangan partai politik yang transparan, tertib, dan akuntabel.(**)