JAKARTA, EDISIINDONESIA.id- PT Vale Indonesia Tbk, bagian dari holding pertambangan negara MIND ID, menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM atas kinerja kepatuhan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbaik kategori Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Apresiasi tersebut diserahkan dalam ajang Apresiasi Minerba 2026, rangkaian puncak Mineral & Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Selasa (3/11).

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si. Kategori kepatuhan pembayaran PNBP menjadi salah satu dari enam pengakuan yang diberikan di antara total 42 apresiasi tahun ini.

Pengakuan ini menegaskan bahwa kepatuhan fiskal adalah pilar utama tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab. Pemenuhan kewajiban kepada negara juga membuktikan peran strategis industri nikel dalam memperkuat penerimaan negara dan mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Kontribusi Meningkat Pesat

Komitmen Vale Indonesia dalam memenuhi kewajiban fiskal tercermin dari lonjakan pembayaran yang signifikan. Sepanjang 2025, realisasi PNBP mencapai AS$52,06 juta — naik 87,9% dibandingkan AS$27,70 juta pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama ditopang oleh royalti produksi yang mencapai AS$45,55 juta, lebih dari dua kali lipat dibanding 2024.

Pertumbuhan ini berlanjut kuat pada 2026. Hingga akhir September, pembayaran royalti dan retribusi telah mencapai AS$101,63 juta, naik 91,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini menunjukkan semakin besarnya kontribusi Perseroan seiring berkembangnya skala usaha, sekaligus memperkuat peran industri nikel bagi perekonomian nasional.

Bertumbuh di Sejumlah Wilayah Sulawesi

Berdiri sejak 1968, Vale Indonesia kini telah berkembang dari operasi penambangan dan pengolahan nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan, menjadi perusahaan dengan jejak pengembangan di tiga wilayah utama: Bahodopi (Sulawesi Tengah), Pomalaa (Sulawesi Tenggara), dan tetap kokoh di Sorowako. Perluasan portofolio ini tidak hanya memperkuat posisi dalam rantai pasok nikel nasional, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah.

Sebagai pemegang IUPK, Vale Indonesia juga memenuhi kewajiban pembagian laba bersih kepada pemerintah pusat dan daerah. Bagi Perseroan, pertumbuhan bisnis dan kontribusi fiskal adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan: pengelolaan sumber daya alam harus menghasilkan nilai nyata bagi negara dan masyarakat.

Apresiasi yang Memacu Semangat

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Totoh Abdul Fatah, S.Si., M.A.P., menjelaskan bahwa Apresiasi Minerba 2026 memberikan total 42 penghargaan yang mencakup pemberdayaan masyarakat, penerapan kaidah pertambangan yang baik, serta kepatuhan pembayaran PNBP — yang dibagi berdasarkan kelompok perizinan usaha.

Direktur Jenderal Minerba, Dr. Ing. Tri Winarno, S.T., M.T., berharap penghargaan ini menjadi teladan bagi pelaku usaha lain. “Kita butuh kolaborasi seluruh pihak pemerintah, pelaku usaha, masyarakat — agar kekayaan mineral bumi memberikan manfaat maksimal bagi bangsa,” ujarnya sejalan dengan tema Minerba Convex 2026: “Membangun Bangsa, Memberdayakan Masyarakat”.

Menerima penghargaan tersebut, Head of Tax Vale Indonesia, Chandra Yudha, menyampaikan bahwa pengakuan ini menjadi kehormatan sekaligus amanah.

“Bagi kami, pertumbuhan usaha harus berjalan beriringan dengan pemenuhan kewajiban kepada negara, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan langsung bagi pembangunan nasional dan daerah, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 33,” ujar Chandra.

Ia menegaskan bahwa pembangunan industri mineral adalah upaya jangka panjang yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan tata kelola yang kuat, kepatuhan yang konsisten, dan proyek-proyek strategis, Vale Indonesia berkomitmen terus berkontribusi secara berkelanjutan bagi Indonesia,” tambahnya.

Melalui penghargaan ini, Vale Indonesia menegaskan tekad untuk terus meningkatkan kualitas kontribusi, mematuhi regulasi, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.(**)