KENDARI, EDISIINDONESIA.id –Pengelolaan anggaran belanja pegawai menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Kendari menyusul wacana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kendari, Saemina, menilai pengambilalihan pembiayaan tersebut dapat memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Menurut Saemina, keberadaan tenaga PPPK, khususnya di sektor pendidikan, turut menjadi bagian dari komponen belanja pemerintah daerah yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran.

Ia mengatakan, apabila pemerintah pusat bersedia menanggung seluruh pembayaran gaji PPPK, pemerintah daerah akan terbantu dalam mengelola alokasi anggaran yang selama ini harus memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai.

“Kalau pusat yang mengakomodir semua, ya alhamdulillah saja. Berarti akan mengurangi beban dari pemerintah daerah,” ujar Saemina, Rabu (4/11/2026).

Saemina menjelaskan, pengurangan beban pembiayaan tersebut berpotensi memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa realisasi kebijakan tersebut masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Kejelasan mengenai mekanisme pengalihan tanggung jawab pembiayaan juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan.

Bagi pemerintah daerah, wacana tersebut menjadi salah satu peluang untuk memperkuat kapasitas fiskal, sehingga anggaran daerah tidak hanya terfokus pada pemenuhan belanja pegawai, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. (**)