KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Kinerja fiskal Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga Triwulan III 2026 menunjukkan dinamika yang beragam.

Pendapatan negara di wilayah ini mencatat pertumbuhan positif, sementara pendapatan daerah menghadapi tekanan akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, realisasi belanja APBD masih relatif rendah, sehingga diperlukan optimalisasi pendapatan dan penajaman prioritas belanja untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Hal tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Forum Ekonomi Regional Triwulan III 2026 yang dihadiri Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sultra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, serta Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra, Selasa (27/10/2026).

Dalam forum tersebut, local expert Kementerian Keuangan Sultra, Dr. Syamsir Nur, SE., M.Si., memaparkan perkembangan APBN regional dan APBD Sultra, termasuk kondisi keuangan pemerintah kabupaten dan kota hingga triwulan ketiga tahun ini.

Menurut Syamsir, kinerja fiskal perlu dicermati karena APBN dan APBD merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah.

Pendapatan Negara Tumbuh 34,88 Persen

Dari sisi APBN regional, pendapatan negara di Sultra hingga Triwulan III 2026 tercatat sebesar Rp4.231,56 miliar atau sekitar Rp4,23 triliun. Angka tersebut tumbuh 34,88 persen dengan capaian realisasi sebesar 77,58 persen.

Pertumbuhan penerimaan terjadi pada seluruh komponen pajak, dengan kontribusi utama berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan bea masuk.

Syamsir menilai, struktur penerimaan tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi yang ditopang oleh investasi ekstraktif, sektor konstruksi, jasa pendidikan dan kesehatan, serta konsumsi masyarakat.

“Kondisi ini relatif berbeda dibandingkan periode sebelumnya, ketika aktivitas konstruksi yang berkaitan dengan pembangunan industri dan kegiatan industri memiliki kontribusi yang lebih menonjol,” jelas Syamsir.

Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatat kinerja positif dengan realisasi mencapai 111,77 persen dari target. Penerimaan tersebut antara lain bersumber dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kegiatan lelang, serta pengurusan piutang negara di kabupaten dan kota.

“Capaian tersebut menunjukkan adanya potensi penerimaan negara yang dapat terus dioptimalkan melalui pengelolaan aset dan peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Belanja Pemerintah Pusat Lebih Agresif

Di sisi belanja, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Kendari ini, menilai penyerapan anggaran pemerintah pusat di Sultra pada Triwulan III 2026 dinilai lebih agresif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi terjadi pada berbagai komponen belanja, termasuk belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai.

Disebutnya, belanja modal mencatat pertumbuhan sebesar 103,31 persen, disusul belanja barang sebesar 31,76 persen dan belanja pegawai sebesar 28,15 persen. Belanja modal tersebut mendukung berbagai program prioritas pemerintah, antara lain pembangunan gedung kementerian/lembaga, infrastruktur irigasi, serta sarana konektivitas antardaerah dan antarpulau.

Namun, sambung Syamsir, kondisi berbeda terlihat pada belanja transfer ke daerah. Komponen ini mengalami kontraksi sebesar 11,21 persen, dengan pagu sebesar Rp14.477,06 miliar.

Disebutnya, penurunan paling dalam terjadi pada Dana Desa yang tercatat sebesar 58,61 persen, dengan realisasi Rp520,47 miliar. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik menjadi satu-satunya komponen yang tumbuh positif, yakni sebesar 27,74 persen.

Syamsir menilai, penurunan transfer tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi dan pemfokusan kembali anggaran pemerintah pusat. Meski demikian, realisasi DAK Nonfisik yang telah mencapai 78,52 persen dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam beberapa tahun ke depan.

“Hal ini karena belanja tersebut diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat,” jelas Syamsir.

Pendapatan Daerah Tertekan, PAD Perlu Dioptimalkan

Berbeda dengan pendapatan negara yang tumbuh positif, kinerja pendapatan daerah Sulawesi Tenggara mengalami tekanan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan daerah tercatat mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 25 persen, yang terutama dipengaruhi oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 13,16 persen. Namun, Syamsir menyoroti bahwa realisasi PAD tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari ini, menilai kondisi tersebut mengindikasikan bahwa potensi pendapatan daerah belum sepenuhnya tergarap secara optimal, khususnya pada sektor pajak yang berkaitan dengan aktivitas transportasi, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan.

Menurut Syamsir, intensifikasi pajak oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) perlu diperkuat melalui pembenahan basis data wajib pajak, peningkatan efektivitas penagihan, serta penyediaan infrastruktur pendukung pemungutan pajak.

Selain itu, potensi pajak daerah yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan juga dinilai masih perlu dioptimalkan agar penerimaan yang terkumpul semakin mendekati potensi riil di lapangan.

“Optimalisasi penerimaan tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang fiskal daerah, sehingga pemerintah memiliki kapasitas yang lebih baik dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik,” kata Syamsir.

Realisasi Belanja APBD Masih Rendah

Dari sisi belanja, penurunan pagu APBD Sultra diikuti oleh realisasi belanja yang masih relatif terbatas. Hingga Triwulan III 2026, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 52,39 persen.

Syamsir menilai, kondisi tersebut memperlihatkan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, yakni keterbatasan anggaran di tengah kebutuhan pembangunan yang tetap tinggi, disertai kemampuan penyerapan anggaran yang belum optimal.

Pelaksanaan belanja daerah juga mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,69 persen. Sementara itu, belanja modal daerah yang berperan sebagai investasi pembangunan hanya mencatat pertumbuhan sebesar 8,75 persen dan mengalami penurunan dari sisi pertumbuhan maupun realisasi.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena belanja modal memiliki peran strategis dalam membangun infrastruktur, memperkuat konektivitas, meningkatkan produktivitas, serta mendorong aktivitas ekonomi daerah.

“Pemerintah daerah perlu mencari solusi secara bertahap untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal tersebut. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan efisiensi, optimalisasi pendapatan, serta penerapan skema pembiayaan bersama atau sharing pembiayaan untuk program-program prioritas,” ujarnya.

Kebijakan Fiskal Harus Berorientasi pada Dampak

Syamsir menegaskan bahwa tantangan fiskal Sultra tidak cukup diselesaikan hanya dengan meningkatkan besaran anggaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap belanja menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat.

Karena itu, kata dia, kebijakan fiskal perlu bergeser dari orientasi pada besarnya anggaran menuju kualitas dan dampak belanja. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penajaman prioritas anggaran, penghapusan belanja yang memiliki dampak rendah, serta pemusatan sumber daya pada sektor-sektor dengan efek pengganda tinggi terhadap perekonomian daerah.

Dengan pendekatan tersebut, keterbatasan ruang fiskal diharapkan tidak menjadi penghambat utama pembangunan. Sebaliknya, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

“Forum Ekonomi Regional Triwulan III 2026 pun menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja fiskal sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi dan pembangunan daerah,” pungkas Syamsir. (**)