KONUT, EDISIINDONESIA.id- Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), menyiapkan anggaran pinjaman sebesar Rp250 miliar melalui Bank Sultra untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas pemerintahan di daerah tersebut.

Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, S.H., M.H., mengatakan bahwa rencana pinjaman tersebut telah didasarkan pada rekomendasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Ikbar saat diwawancarai pada Kamis (12/11/2026), bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

Ia menjelaskan, total pinjaman Rp250 miliar tersebut akan direalisasikan dalam dua tahap selama dua tahun. Pada 2026, anggaran yang dialokasikan sekitar Rp125 miliar, sementara sisanya sebesar Rp125 miliar akan dilanjutkan pada 2027.

Salah satu program prioritas dari anggaran tersebut adalah pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara dengan alokasi sebesar Rp50 miliar.

Menurut Ikbar, anggaran pembangunan kantor bupati juga dibagi dalam dua tahap. Pada 2026, pemerintah daerah mengalokasikan lebih dari Rp20 miliar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Ia menyebutkan, progres persiapan pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 30 persen. Pemerintah daerah menargetkan pekerjaan terus berjalan hingga memenuhi persyaratan pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ikbar menjelaskan, pembangunan kantor bupati dilakukan di lokasi yang sama dengan bangunan sebelumnya. Keputusan tersebut diambil karena kondisi bangunan lama dinilai sudah tidak layak digunakan, terutama pada bagian fondasi dan struktur bangunan yang mengalami kerusakan.

“Kondisi kantor bupati kita ini memang sudah tidak layak karena fondasi maupun strukturnya sudah mengalami kerusakan. Kami khawatir apabila tetap digunakan untuk aktivitas perkantoran, bisa terjadi hal-hal yang membahayakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keputusan pembangunan kantor baru tersebut merupakan hasil pertimbangan pemerintah daerah bersama DPRD Konawe Utara.

Terkait desain dan fasilitas, Ikbar mengatakan pembangunan kantor baru tidak diarahkan pada penambahan fasilitas khusus yang bersifat istimewa. Namun, pembangunan akan mencakup kebutuhan perkantoran pemerintah daerah secara menyeluruh, mulai dari kantor bupati, wakil bupati, sekretariat daerah hingga fasilitas pelayanan pemerintahan.

Selain kondisi bangunan yang sudah mengalami kerusakan, faktor kerawanan bencana juga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah. Konawe Utara dinilai memiliki risiko bencana, termasuk gempa bumi dan banjir, sehingga keberadaan bangunan perkantoran yang layak dan aman menjadi perhatian.

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menargetkan pembangunan kantor bupati baru tersebut dapat diselesaikan pada 2027.(**)