KOLUT, EDISIINDONESIA.id- Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kolaka Utara, dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (28/9/2026) di Gedung DPRD setempat.

Acara ini dipimpin dan dihadiri Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., Ketua DPRD Fitra Yudi, Wakil Ketua I Muhammad Syair, S.Sos., dan Wakil Ketua II Agusdin, S.Kom. Turut hadir perwakilan Kejaksaan Negeri, para kepala Organisasi Perangkat Daerah, camat, serta pemangku kepentingan di daerah ini.

Dalam penyampaiannya, Bupati Nur Rahman Umar menjelaskan penyusunan perubahan anggaran ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029, dinamika kondisi perekonomian daerah, serta kebijakan efisiensi pemerintah pusat.

“Perubahan ini diarahkan agar pengelolaan anggaran makin efektif, efisien, transparan, akuntabel, selektif, dan tepat sasaran selalu berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rancangan ini, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp828.557.638.187, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp23.548.651.650. Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan pendanaan dan stimulus dari pemerintah pusat untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Setelah penyampaian rancangan, rapat berlanjut dengan pandangan dari setiap fraksi:

Fraksi Demokrat Meminta setiap perubahan program tetap mengacu pada skala prioritas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Menyoroti kebutuhan mendesak masyarakat, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, efisiensi perjalanan dinas, serta peningkatan insentif tenaga kesehatan P3K paruh waktu sesuai kesepakatan.

Fraksi Gerindra & Fraksi Karya Bintang Pembangunan — Menyatakan menerima rancangan untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Fraksi PDI Perjuangan Menekankan agar kegiatan fisik yang dimuat realistis dan dapat diselesaikan pada sisa waktu tahun 2026. Meminta prioritas pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, dan pelayanan sosial.

Fraksi PKB Meminta optimalisasi PAD serta peningkatan koordinasi. Mengusulkan persiapan matang proyek besar agar mendapat dukungan pusat, dan mengevaluasi pengelolaan bus sekolah mencakup kondisi, rute, serta tingkat pemanfaatannya.

Fraksi NasDem Mengingatkan pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam meningkatkan PAD, serta mengantisipasi kemungkinan perubahan dana transfer dari pusat. Memastikan anggaran difokuskan pada sektor yang langsung dirasakan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi dan UMKM.(**)