KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Keputusan pemerintah yang memasukkan proyek hilirisasi aspal Buton ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan lokasi pabrik di Karawang, Jawa Barat, menuai kritik keras. Putra daerah, Ruslan Buton, menilai kebijakan tersebut sangat merugikan dan menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan.

Sorotan tajam ini disampaikan Ruslan Buton usai Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek tersebut pada Rabu (29/4/2026).

Melalui akun media sosialnya, Senin (4/5/2026), Ruslan menegaskan bahwa pembangunan pabrik di luar daerah bahan baku bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan hilirisasi yang selama ini digaungkan.

“Ketika Bapak memutuskan bahwa produksi aspal Buton harus di Karawang, ini sangat bertentangan dengan program otonomi daerah serta hilirisasi yang Bapak gaungkan,” ujar Ruslan.

Ironi: Buton Ekspor Bahan Mentah, Lalu Impor Produk Jadi

Ia menyoroti keanehan dalam skema distribusi ini. Bagaimana mungkin aspal mentah yang ditambang di Pulau Buton harus dikapalkan ribuan kilometer ke Jawa untuk diolah, sementara pemerintah daerah di Buton atau Sulawesi Tenggara justru harus membelinya kembali untuk kebutuhan pembangunan jalan di daerah sendiri.

“Bagaimana mungkin aspal mentah diambil di Buton, dikirim ke Karawang untuk diproduksi, lalu kami di sini harus membeli kembali? Ini sangat tidak masuk akal,” tegasnya.

Lebih jauh, Ruslan menilai kebijakan ini merupakan bentuk ketidakadilan sejarah dan struktural terhadap masyarakat Buton yang memiliki peradaban panjang.

“Bagi saya ini adalah pengkhianatan, kebijakan yang konyol dan brutal terhadap rakyat Buton,” tandasnya.

Ia pun mengingatkan sejarah bahwa Kesultanan Buton pernah menjadi entitas berdaulat sebelum bergabung dengan NKRI pada 1959 di bawah kepemimpinan Sultan La Ode Muh. Falihi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alamnya pun seharusnya memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi putra daerahnya.

Minta Presiden Evaluasi Ulang

Ruslan berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mendengar aspirasi ini dan segera melakukan evaluasi. Ia meminta agar lokasi produksi dan pengolahan aspal dipindahkan kembali ke tanah asalnya, yakni Pulau Buton.

“Saya berharap Presiden Prabowo mengevaluasi kembali agar pabrik aspal Buton tetap dibangun dan beroperasi di tanah Buton,” pungkasnya.

Sebagai informasi, potensi alam aspal Buton sangatlah besar. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2023, cadangan terbukti mencapai sekitar 218,87 juta ton, dengan total potensi yang diperkirakan bisa mencapai 576,87 hingga 663 juta ton. Jumlah ini dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan aspal nasional dalam jangka panjang.(**)