KOLAKA, EDISIINDONESIA.id – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menegaskan arah baru dalam tata kelola pembangunan daerah. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi yang digelar di Kabupaten Kolaka pada Senin, 4 Mei 2026, ia menginstruksikan penerapan pendekatan bottom-up atau dari bawah ke atas sebagai landasan utama penyusunan program kerja ke depan.

Dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan jamuan makan malam tersebut, Gubernur menjelaskan bahwa pola pembangunan di masa mendatang tidak lagi didominasi oleh kebijakan yang datangnya dari tingkat provinsi saja.

Pemerintah Provinsi Sultra menargetkan komposisi perencanaan pembangunan terdiri dari 70 persen aspirasi yang digali langsung dari masyarakat di tingkat terbawah, sedangkan kebijakan yang ditetapkan dari tingkat atas hanya menjadi porsi sebesar 30 persen.

“Selama ini pola perencanaan cenderung bersifat top-down atau turun dari atas. Namun ke depan, kita harus mendorong lebih banyak usulan dan kebutuhan yang berasal dari bawah agar hasil pembangunan benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan nyata warga,” ujar Andi Sumangerukka di hadapan para kepala daerah serta para pemangku kepentingan yang hadir.

Ia juga menyoroti peran strategis media sosial sebagai saluran komunikasi yang sangat efektif dan cepat dalam menyerap aspirasi publik. Menurutnya, kritik maupun masukan yang disampaikan masyarakat melalui platform digital kini dapat langsung diterima dan harus dijadikan bahan evaluasi sekaligus dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

“Masyarakat sekarang sangat aktif menyampaikan kritik dan pendapat lewat media sosial, dan pesan itu langsung sampai kepada kami. Hal ini wajib kita sikapi dengan positif dan dijadikan sarana untuk menyerap aspirasi yang lebih nyata dan aktual,” tegasnya.

Selain menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, Gubernur Andi Sumangerukka juga mendorong peran aktif sektor swasta, terutama para pengusaha yang bergerak di bidang hilirisasi pertambangan nikel yang sebagian besar beroperasi di wilayah Kolaka dan sekitarnya.

Ia mengingatkan bahwa kontribusi dunia usaha tidak cukup hanya dalam bentuk pembayaran pajak atau retribusi semata. Lebih dari itu, para pelaku usaha harus membuka ruang kolaborasi nyata dengan pemerintah daerah agar tumbuh rasa memiliki atau sense of belonging terhadap kemajuan dan pembangunan di wilayah tempat mereka beroperasi.

Pendekatan kolaboratif ini dinilai sangat penting untuk meminimalisir potensi konflik sosial di lingkungan masyarakat, sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal. Dalam jangka panjang, langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian fiskal bagi seluruh kabupaten dan kota yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara.

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka yang telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musrenbang tahun ini. Ia juga menegaskan komitmen kuatnya untuk terus memperkuat sinergi dan kerja sama yang erat dengan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sultra.

“Saya berkomitmen untuk memperkuat rencana pembangunan yang telah disusun oleh para kepala daerah. Sampaikanlah data dan informasi secara lengkap dan sedetail mungkin, agar anggaran yang kita gunakan bersama benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” pungkasnya.

Pertemuan Musrenbang Sultra 2026 di Kolaka ini menjadi momentum bersejarah dan sangat penting dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih partisipatif, kolaboratif, serta berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Di tengah dinamika pembangunan daerah yang terus bergerak cepat, pendekatan baru ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan sekaligus membuka peluang baru bagi kemajuan Sulawesi Tenggara di masa depan.(**)