KOLAKA, EDISIINDONESIA.id-– Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra), Anton Timbang, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Dukungan tersebut disampaikan melalui konferensi pers virtual bersama awak media, Sabtu (7/3/2026).

Konferensi pers dilakukan secara daring karena Anton tengah menjalani perawatan kesehatan, namun tetap memberikan keterangan sebagai bentuk komitmen Kadin Sultra terhadap program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menyebut program ini juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sultra, Mayjen TNI (purn) Andi Sumangerukka.

“Gerakan Pangan Murah yang digelar Kadin Sultra ini juga mendapat dukungan dari Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara. Kami mengapresiasi perhatian beliau terhadap upaya menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat,” kata Anton.

Ia menegaskan Kadin Sultra siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan ekonomi, serta menjelaskan bahwa GPM merupakan program berkelanjutan yang dilaksanakan di daerah dengan tekanan inflasi relatif tinggi. Program sebelumnya telah digelar di Kendari, kemudian dilanjutkan di Kolaka, dan selanjutnya direncanakan di Baubau.

“Kami melihat ada beberapa daerah yang mengalami tekanan inflasi cukup tinggi, seperti Kolaka dan Baubau. Karena itu Kadin Sultra berinisiatif menghadirkan Gerakan Pangan Murah agar masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau,” jelasnya.

Warga Padati Lokasi, Subsidi Hingga Rp5.000 per Paket

Pelaksanaan GPM di Kecamatan Pomalaa mendapat respons besar dari masyarakat. Sejak dibuka pukul 09.00 WITA, pekarangan Kantor Camat Pomalaa dipadati warga yang datang membeli komoditas pangan murah yang disiapkan Kadin Sultra bersama Kadin Kolaka.

Arus kedatangan warga berlangsung terus-menerus, sebagian datang dengan berjalan kaki dan sebagian lainnya menggunakan sepeda motor. Petugas mengatur antrean secara bergantian agar pelayanan tetap tertib. Salah satu warga menyampaikan bahwa selisih harga cukup signifikan dibandingkan pasar.

Program ini merupakan respons Kadin Sultra untuk membantu menekan angka inflasi di Kabupaten Kolaka yang tercatat mencapai 7,77 persen, dengan memberikan subsidi harga hingga Rp5.000 per paket.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari, yang memantau langsung kegiatan bersama Wakil Ketua Kadin Sultra, Sastra Alamsyah, menilai tingginya antusiasme warga menjadi bukti intervensi harga sangat dibutuhkan masyarakat.

“Tingginya antusiasme warga menunjukkan program ini benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar,” ujarnya.

12.000 Paket Disiapkan, Fokus di Kawasan Industri

Ketua Kadin Kolaka, Hj. Vebrianti, mengungkapkan sebanyak 12.000 paket kebutuhan pokok disiapkan, yang berisi beras, gula pasir, dan minyak goreng dengan harga disubsidi. Distribusi difokuskan di Kecamatan Pomalaa yang merupakan kawasan industri dengan dinamika ekonomi cukup tinggi.

“Saat ini inflasi di Kolaka mengalami kenaikan. Di sinilah peran Kadin hadir sebagai mitra pemerintah. Jika pemerintah mengatur birokrasi, maka Kadin mengayomi pengusaha untuk bersama-sama mencari solusi ekonomi bagi daerah,” kata Vebrianti.

BPK Pantau Efektivitas Program dan Penyaluran Beras SPHP

Di tengah tingginya antusiasme masyarakat, Ketua Tim Pemeriksa Badan Pangan Nasional dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Hasan, juga melakukan kunjungan kerja ke Kolaka untuk memantau efektivitas pelaksanaan GPM serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan subsidi pangan dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang dikelola oleh Perum Bulog tersalurkan tepat sasaran.

“Kita harus pastikan apakah GPM ini berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Kita juga memeriksa penyaluran Bulog apakah sudah sesuai,” ujar Hasan.

Ia juga menyoroti tingginya harga sejumlah komoditas pangan dan menekankan pentingnya peran Satgas Pangan dalam pengendalian harga agar tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pembelian.

Hasan mengaku terkesan dengan antusiasme masyarakat yang luar biasa dan mengapresiasi peran Kadin Sultra dalam membantu masyarakat. Berdasarkan laporan di lapangan, stok pangan total 12 ton dan lebih dari separuhnya telah terserap dalam waktu singkat.

Dari informasi Bulog Kolaka, kunjungan tim BPK RI di Sulawesi Tenggara dijadwalkan berlangsung selama empat hari untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola logistik pangan di wilayah tersebut. (**)