EDISIINDONESIA.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan di PT Pos Indonesia, termasuk indikasi rekayasa keuangan. Proses tersebut dilakukan melalui audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengatakan temuan itu merupakan hasil proses due diligence yang dipimpin Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, sebelum mengundurkan diri pada Senin 29 Juni 2026.

Daud ditugaskan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, hingga organisasi perusahaan selama hampir tiga bulan.

Dari hasil evaluasi tersebut, Danantara menemukan sejumlah persoalan yang telah menumpuk selama bertahun-tahun.

“PT Pos Indonesia saat ini memang sedang kami benahi secara menyeluruh. Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun tahun. Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan,” ujar Rohan dalam pernyataannya pada Jumat 3 Juli 2026.

Menurut Rohan, Daud menilai tantangan restrukturisasi PT Pos membutuhkan kepemimpinan dengan keahlian yang lebih spesifik untuk memasuki fase transformasi berikutnya.

“Menurut beliau, kompleksitas persoalan yang dihadapi serta agenda restrukturisasi ke depan membutuhkan expertise yang lebih spesifik untuk memimpin fase transformasi berikutnya,” katanya.

Danantara menghormati keputusan pengunduran diri tersebut dan akan segera menyiapkan pengganti untuk melanjutkan agenda restrukturisasi.

Rohan menegaskan seluruh temuan akan diproses secara profesional, transparan, dan sesuai hukum guna memastikan PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan yang sehat, akuntabel, dan berintegritas.

Di sisi lain, PT Pos Indonesia memastikan pengunduran diri direksi tidak memengaruhi aktivitas perusahaan. Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Iwan Gunawan, menyatakan operasional dan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan tetap berjalan normal.

“PT Pos Indonesia memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dan tidak mengganggu proses layanan kepada seluruh stakeholder,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Kamis 2 Juli 2026.

Sebelum mengundurkan diri, Daud sempat memaparkan penurunan kinerja keuangan PT Pos sepanjang 2025. Berikut adalah rinciannya:

– Pendapatan Usaha: Turun 20 persen menjadi Rp3,9 triliun (hanya 63 persen dari target Rp6,2 triliun)

– Laba Kotor (Gross Profit): Hanya tercapai Rp1,5 triliun dari target Rp2,4 triliun

– EBITDA / Net Income: Hanya terealisasi Rp300 miliar dari target Rp800 miliar

– Bisnis Logistik: Anjlok drastis dari Rp2 triliun menjadi hanya sekitar Rp600 miliar

Daud menjelaskan bahwa selama periode 2020-2025, rapor keuangan PT Pos terlihat “hijau” semata-mata karena ditopang oleh proyek bantuan sosial (bansos) dan distribusi pangan dari pemerintah. Ketika proyek tersebut dikurangi, rapuhnya bisnis inti PT Pos Indonesia langsung terekspos.

“Dari target tahun itu Rp6,2 triliun, dia hanya tercapai sekitar 63 persen saja. Kemudian ini mengakibatkan gross profit-nya tidak tercapai dari target Rp2,4 triliun, hanya tercapai Rp1,5 triliun,” ujar Daud dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, pada 22 Juni 2026 lalu.

Ia juga mengungkapkan EBITDA yang ditargetkan Rp800 miliar hanya terealisasi sekitar Rp300 miliar. Penurunan terbesar berasal dari bisnis logistik yang anjlok dari sekitar Rp2 triliun menjadi Rp600 miliar akibat berakhirnya sejumlah program distribusi pemerintah.

“Ini kita lihat tadi karena tidak adanya lagi program-program distribusi pangan, distribusi beras, dan lain sebagainya. Namun demikian layanan logistik kurir atau logistik di bawah 30 kilogram itu masih bertahan di angka Rp1,8 triliun,” jelasnya.

Daud menambahkan, selama lima tahun terakhir kinerja PT Pos banyak ditopang proyek pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial, beras, dan bantuan pangan. Ketika kontribusi proyek tersebut turun menjadi sekitar Rp300 miliar pada 2025, pendapatan perusahaan ikut merosot tajam. (edisi/rmol)