EDISIINDONESIA.id – Di tengah ramainya isu boikot untuk ajang Piala Dunia 2026, pernyataan menarik justru dilontarkan mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter.

Pernyataan tersebut terkait dukungan langsung dari Sepp Blatter untuk melakukan boikot terhadap ajang ini.

Ada alasan penting di balik dukungan yang diberikan Blatter soal boikot-boikot yang disuarakan beberapa negara.

Bahkan, negara-negara yang menyuarakan boikot ini adalah sebagai negara yang lolos berpartisipasi di kompetisi tersebut.

Alasan Keamanan

Dilansir laporan The Guardian pada Jumat (13/2/2026), Blatter mengungkap masalah keamanan jadi salah alasan dirinya menyuarakan terkait boikot ini.

Ia menyebut, persoalan keamanan menjadi alasan utama yang wajar bagi para penggemar untuk enggan datang langsung ke negara tersebut.

Menurutnya ini juga sejalan dengan pernyataan atau pendapat yang sebelumnya diungkap oleh pengacara antikorupsi asal Swiss, Mark Pieth.

Di mana, Mark Pieth pernah bekerja sama dengan FIFA dalam agenda reformasi ketika Blatter masih menjabat sebagai presiden.

“Saya pikir Mark Pieth tepat dalam mempertanyakan penyelenggaraan Piala Dunia ini,” tulis Blatter melalui media sosial.

Wacana Boikot dari Berbagai Negara

Wacana boikot untuk ajang Piala Dunia 2026 terus bermuncul dari berbagai negara yang bakal berpartisipasi di kompetisi tersebut.

Setelah negara-negara Eropa yaitu Jerman dan Iran yang memunculkan wacana boikot ini.

Pertimbangan dan kondisi politik jadi salah satu alasan dan kemungkinan untuk Australia melakukan boikot.

Pandangan Pengamat

Pengamat kebijakan publik dan olahraga internasional, John Frew, menilai pemerintah dan federasi sepak bola Australia perlu secara serius mempertimbangkan hal ini.

Ia menyebut persoalan politik jadi salah satu alasan kemungkinan Australia menarik diri dari turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tersebut.

Frew mengungkap, kompetisi seakbar dan semegah Piala Dunia tidak selamanya selalu netral dari kepentingan politik.

Ia menegaskan bahwa setiap negara yang menjadi tuan rumah memperoleh legitimasi global melalui turnamen tersebut.

“Piala Dunia bukan hanya kumpulan pertandingan. Ia adalah panggung global yang memberi pengakuan dan status. Ketika sebuah negara menjadi tuan rumah, dunia pada dasarnya menyatakan bahwa negara itu layak dirayakan,” kata Frew dalam pandangannya yang dipublikasi jurnal kebijakan publik, Johnmenadue, dikutip Kamis (12/2/2026).

Lebih jauh, ia memberi peringatan soal konteks politik dari Amerika Serikat (AS) di tahun 2026 ini menurutnya tidak boleh sampai diabaikan sama sekali.

Yang paling disoroti Frew persoalan kebijakan imigrasi yang keras, meningkatnya nasionalisme politik, serta kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil internasional terhadap arah kebijakan Washington.

“Pertanyaannya bukan apakah olahraga itu politis. Olahraga internasional memang selalu berada dalam lanskap kekuasaan,” jelasnya.

“Pertanyaannya adalah apakah Australia mau mengakui makna politik dari keikutsertaannya,” tuturnya.

Sejarah Negara yang Pernah Lakukan Boikot

Selama berlangsungnya ajang Piala Dunia sampai ke edisi 2026 ini, sudah ada beberapa negara yang pernah melakukan boikot.

Uruguay adalah negara pertama yang melakukan boikot. Itu terjadi pada edisi 1934.

Selanjutnya ada Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia, Argentina, India, Turki, dan Uni Soviet.

Dan Uni Soviet jadi negara terakhir yang memboikot Piala Dunia 1974, hingga 2022, tidak ada lagi negara yang memboikot.

Dan alasan besar negara-negara ini melakukan boikot ke ajang Piala Dunia 2026 semuanya karena permasalahan politik bukan karena sepakbola. (edisi/fajar)