Redam Kebisingan Dimedia Sosial, Kominfo Gandeng Ahli Bahasa dan Universitas Halu Oleo

KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya disinformasi di era digital, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah proaktif. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra menggandeng Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara serta Universitas Halu Oleo (UHO) untuk menjalin kerja sama strategis dalam bidang linguistik forensik dan analisis wacana publik.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, melakukan kunjungan kerja ke Balai Bahasa pada Senin, 27 Januari 2026, dan dilanjutkan ke Fakultas Hukum serta Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UHO pada Selasa, 28 Januari 2026. Kunjungan ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk merangkul akademisi dan lembaga bahasa sebagai mitra penting dalam merespons dinamika wacana publik yang berkembang pesat di media massa dan media sosial.

Kepala Balai Bahasa Sultra, Dewi Pridayanti, menyambut baik inisiatif ini. “Kami sangat terbuka untuk bekerja sama, tidak hanya dalam linguistik forensik, tetapi juga dalam berbagai aspek kebahasaan untuk mendukung Trigatra Bangun Bahasa,” ujarnya. Balai Bahasa juga siap memberikan layanan kebahasaan dan pelatihan tanpa biaya kepada instansi yang membutuhkan.

Di UHO, Dekan Fakultas Hukum, Dr. Guasman Tatawu, dan Dekan FIB, Dr. Akhmad Marhadi, juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi. Dr. Guasman menekankan pentingnya peran akademisi dalam memberikan tafsir ilmiah terhadap isu-isu kebahasaan dan hukum di ruang publik. “Dunia hukum tidak selalu memiliki tafsir tunggal, sehingga dialog dan kajian komprehensif sangat diperlukan,” katanya.

Andi Syahrir menjelaskan bahwa kerja sama ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pandangan akademik yang objektif di tengah “kebisingan” informasi yang seringkali memicu konflik dan disharmoni di masyarakat.

“Kami ingin membentuk kelompok kerja (pokja) yang berfungsi sebagai wadah kajian, edukasi, dan analisis ilmiah terhadap berbagai persoalan kebahasaan dan wacana publik,” jelasnya.

Dr. Akhmad Marhadi menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dan relatif baru bagi Fakultas Ilmu Budaya. “Kami berharap kerja sama ini memberikan manfaat bagi pengembangan akademik sekaligus mendukung kebutuhan pemerintah daerah dalam menjaga harmoni sosial,” ungkapnya.

Dengan kolaborasi ini, Sultra menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi tantangan disinformasi dan menjaga kualitas informasi publik di era digital.(**)

 

Comment